Ali Saftaini : Kita Harus Mempunyai Pertimbangan Terlebih Dahulu//

Diskusi Permasalahan Pemberhentian Kades di Ruang Komisi I DPRD di Hadiri Ketua DPRD MM Ketua Komisi I DPRD Bersama Asisten I,Bagian Hukum Setdakab MM, Inspektorat dan BPMD.

Semarfm.com – Hari ini (kemarin,red) sekitar pukul 03.00 WIB di gelar rapat diskusi di ruang Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mukomuko (MM,) terkait permasalahan surat keputusan pemecatan Kades Pondok Baru dan Selagan Jaya serta Kades Manjuto Jaya. dalam diskusi yang langsung di dampingi Ketua DPRD MM M Ali Saftaini, dan di pimpin Ketua Komisi I Armansyah serta Sekretaris Komisi I Samsudin Sihite. Selain itu juga di hadiri oleh Asisten I, Kepala BPMD Kabag Hukum Setdakab serta dari pihak Inspektorat MM. Diskusi perihal pemberhentian 3 Kades yang telah dilakukan berjalan sedikit alot dengan pembuktian beberapa berkas dari pihak instansi terkait. Dari diskusi yang dilakukan Ketua DPRD MM bersama Ketua Komisi I dan Sekretaris menyarankan pihak Pemkab melakukan pertimbangan atas keputusan pemberhentian 2 Kades yakni Kades Pondok Baru dan Kades Selagan Jaya. Pasalnya ada beberapa poin hal yang masih dalam tahap proses dari instansi terkait.

M Ali Saftaini Ketua DPRD Kabupaten Mukomuko

Ketua DPRD MM M Ali Saftaini dalam diskusi memberikan tanggapan bijak terkait permasalahan tersebut. Ali menyarakan agar melakukan pertimbangan perihal surat keputusan pemberhentian Kades Pondok Baru dan Kades Selagan Jaya. Pasalnya semua permasalahan yang di alami oleh kedua kades tersebut masih dalam proses – proses tindak lanjut yang belum terdapat hasil akhirnya. Permasalahan yang dialami Kades Pondok Baru yang diketahui hanya laporan adanya indikasi penyalahgunaan dana desa, belum ada hasil keputusan pengadilan yang berbadan hukum yang menjadi pertimbangan alasan pemberhentian kades tersebut.

“Saya secara pribadi sangat mendukung tujuan pemerintah daerah, untuk merubah pemerintahan desa agar pengelolaan dana desa berjalan transparan dan terbuka terhadap masyarakat. Namun jika terjadi sesuatu hal atas pemerintahan desa harus melalui proses sesuai dengan aturan yang berlaku. Saya menyarakan agar dipertimbangkan keputusan tentang pemberhentian kepala desa Pondok Baru dan Selagan Jaya. Saya juga agak buta mengenai UU nomor 6 tahun 2014, namun seyogyanya jangan kita hanya berkutat pada satu pasal dan melupakan pasal yang lain. Mohon maaf kalau saya salah menjabarkan aturan itu. Ungkap Ali ramah.

Armansyah Ketua Komisi I DPRD Kabupaten  MM

Sementara Ketua Komisi I Armansyah mengungkapkan terkait permasalahan keputusan pemberhentian kades, pihak Komisi I DPRD yang tupoksi pengawasan bidang pemerintahan telah melakukan jejak pendapat dan berdiskusi bersama instansi terkait tentang hasilnya akan dilakukan rapat internal komisi I dalam waktu dekat.

“Dari kesimpulan diskusi yang telah dilakukan pada sore ini (Senin- red) kami akan lakukan rapat antar internal komisi I. Setalah itu, kami akan memberikan rekomendasi ke pihak Pemerintah Daerah (Pemkab) MM sebuah saran terkait permasalahan keputusan pemberhentian kades tersebut. Semua kelengkapan data dan berkas sudah kami terima, dalam waktu dekat surat rekomendasi (saran) akan kami serahkan ke Pemerintah Daerah,”ujar Arman.

Sementara dimintai tanggapan Asisten I Dr. Abdi Yanto, SH., M.Si menjelaskan dikeluarkannya surat keputusan bupati perihal pemberhentian Kades Pondok Baru dan Kades Selagan Jaya sesuai dengan Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 pada pasal 29 tentang Kepala Desa Dilarang terdapat 14 butir larangan yang beberapa di duga telah di langgar oleh para kades tersebut. Selain itu didalam berkas laporan dari BPD juga terdapat surat pernyataan dari kades yang bersangkutan.

“Sesuai dengan laporan dari BPD dan tokoh masyarakat, Kades Pondok Baru, Selagan Jaya dan Manjuto Jaya telah terdapat beberapa poin memenuhi unsur larangan dari UU nomor 6 tahun 2014 tersebut. Namun dari ketiga kades ini, berbeda kesalahan yang mereka lakukan. Untuk Kades Pondok Baru Kecamatan Selagan Raya, terdapat surat laporan dari BPD dan tokoh masyarakat terkait indikasi penyelewengan dana desa. Namun tidak itu saja banyak kesalahan lain yang tertera dalam laporan, salah satunya merugikan ketertiban umum,”kata Abdi Yanto.(top)