/Nursalim : Pemberhentian Jabatan Kades Diatur UU No 6 Tahun 2014//

Dok

Semarfm.com – Permasalahan terkait pemecatan terhadap Kades Pondok Baru (PB) Kecamatan Selagan Raya oleh Bupati Mukomuko H. Sapuan, menjadi sebuah pembicaraan hangat di tengah masyarakat. Tak terlepas hal ini juga mendapat perhatian dari Nursalim anggota DPRD Kabupaten Mukomuko dari Partai Demokrat, Ia menyatakan keputusan pemecatan terhadap kades PB yang dilakukan oleh Bupati terlalu tergesa – gesa dan tanpa pertimbangan yang matang. Jabatan perangkat desa (Kades) itu di atur dalam Undang – undang (UU) Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. sedangkan untuk tugas kades di atur dalan UU yang sama di pasal 26 ayat (4) pasal 27 dan pasal 28, terkait pemberhentian kades tertuang pada pasal 40 hingga pasal 47 sesuai ketentuan butir yang berlaku.

Nursalim Anggota DPRD Kabupaten Mukomuko Dari Partai Demokrat

Diungkapkan Nursalim, mengenai keputusan pemberhentian SW dari jabatan kades PB dirasakannya sedikit janggal. Pasalnya sesuai dengan pasal 40 berbunyi kepala desa diberhentikan karena 3 hal pertama meninggal dunia, permintaan sendiri dan di berhentikan. Dilanjutkan pada pasal 41,42 dan 43 UU nomor 6 tahun 2014 berbunyi kepala desa di berhentikan sementara oleh bupati/walikota setelah dinyatakan sebagai terdakwa yang di ancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun berdasarkan register perkara di pengadilan. Sedangkan dalam surat Keputusan Bupati Nomor 102 Nomor100 – 234 Tahun 2021 tidak tertulis pemberhentian sementara namun hanya tertulis pemberhentian.

“Saya menanggapi dasar pemberhentian kades sudah di atur dalam Undang – undang nomor 6 tahun 2014. Jika memang ada kesalahan terkait tingkah laku bisa dilakukan pembinaan dari tingkat kecamatan dan instansi terkait. Namun jika ada indikasi dugaan oknum kades terkait penyalahgunaan dana desa itu butuh proses, seperti apakah sudah ada hasil audit kerugian dari pihak inspektorat. Saya menyarankan jangan sampai sebuah kesalahan yang bukan kewenangan kita menyatakan bersalah atau tidak kita ambil alih, itu adalah kewenangan para penegak hukum. Apalagi saat ini jika oknum kades PB baru sedang berhadapan proses hukum, pihak Pemerintah juga tidak pantas memecatnya (memberhentikan). Kita harus tunggu hingga proses adanya keputusan pengadilan sesuai pasal 41, 42 dan 43,”ujar Nursalim yang juga Wakil Ketua I DPRD MM.

Dilanjutkan Nursalim, dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 pada pasal 44 ayat (1) jelas tertulis, kepala desa yang di berhentikan sementara sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 41 dan pasal 42 setelah melalui proses peradilan ternyata ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, paling lam 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan putusan pengadilan di terima oleh Kepala Desa , Bupati / Walikota merehabilitasi dan mengaktifkan kembali kepala desa yang bersangkutan sebagai Kepala Desa sampai dengan akhir masa jabatan. Sedangkan pada ayat (2) berbunyi apabila Kepala Desa yang di berhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya, Bupati / Walikota harus merehabilitasi nama baik Kepala Desa yang bersangkutan.

“Ini yang saya maksud jangan mengambil keputusan yang tergesa – gesa dan otoriter. Jangan sampai terulang kejadian seperti dahulu, kan pernah keputusan pemberhentian kades oleh bupati di PTUN kan oleh kades. Kalau tidak salah PTUN tersebut dimenangi oleh pihak kades, tentu hal itu mencoreng nama bupati jika hal itu terjadi kembali. Saya memberi masukan, sosok Bupati harus meninjau atau meneliti sebelum keputusan pemberhentian dilakukan. Jangan hanya karena surat pengajuan dari BPD di jadikan dasar untuk pemberhentian seorang kepala desa tampa mempertimbangkan yang lain. Dengan adanya hal ini tidak memungkinkan akan muncul kejadian yang sama kemudian hari. Dengan alasan surat dari BPD menjadi pedoman pemberhentian seorang kades. Hal ini harus menjadi pertimbangan Bupati,”tutup Nursalim yang juga seorang mantan kades ini.(top)