//25 Alat Perekam Transaksi Telah Terpasang di Beberapa Tempat Usaha//

Bupati MM H. Sapuan, SE., MM., Ak., CA., CPA Mengajak Semua Pelaku Usaha Bekerja Sama Dalam Pembangunan Daerah.

Semarfm.com – Hari ini Jumat 9 Juli bertempat di aula gedung pertemuan Badan Keuangan Daerah (BKD) digelar kegiatan rapat koordinasi dan sosialisasi antara Bupati Kabupaten Mukomuko (MM) H. Sapuan, SE., MM., Ak., CA.,CPA, didampingi Kepala BKD Agus Sumarman, MPH, MM dengan para wajib pajak restoran dan hotel, terkait dengan efektifitas pemasangan alat perekam transaksi usaha se Kabupaten MM. Sekaligus Bupati MM dalam acara tersebut, mengajak sebanyak 16 orang pelaku usaha berdiskusi tentang permasalahan yang dialami oleh para pelaku usaha selama ini dalam pengembangan usahanya. Acara rapat koordinasi dan sosialisasi yang dimulai sekitar pukul 14.15 Wib mengangkat moto pajak untuk kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat, serta untuk menjamin terwujudnya keberlangsungan pembangunan daerah berjalan dengan lancar hingga selesai.

Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Retribusi Pajak di Hadiri 16 Pelaku Usaha Hotel dan Restoran Se MM Berjalan Lancar dan Sukses

Dalam pertemuan yang berlangsung Bupati MM H. Sapuan, SE., MM., Ak., CA., CPA, menceritakan sedikit ulasan, jika setelah pelantikan dirinya selaku Bupati MM, Sapuan bersama dengan Gubernur H. Rohidin M dan seluruh bupati se Provinsi Bengkulu di undang oleh pihak KPK RI untuk rapat koordinasi telaah. Dalam pertemuan tersebut pihak KPK menyampaikan jika MM menjadi Kabupaten terburuk dan terjelek dalam hal optimalisasi pendapatan asli daerah se Provinsi Bengkulu. Akibatnya pada tahun 2021 ini pihak pemerintah pusat melakukan pemotongan kucuran dana ke daerah, karena dianggap pemerintah daerah selama ini belum serius menyakinkan masyarakat, untuk optimalisasi penerimaan pajak daerah atau retribusi. Baik itu retribusi pajak daerah dari yang di atur dalam undang – undang, salah satunya pajak restoran, hotel, PBB ada 11 macam pajak yang tertera untuk retribusi. Dengan belum optimal penerimaan retribusi pajak tersebut, pemerintah pusat menginginkan adanya kerjasama dan keselarasan yang baik antara pemerintah daerah dengan masyarakat dalam semual hal untuk optimalisasi penerimaan retribusi pajak untuk pendapatan asli daerah. Di ketahui jika telaah dari KPK berpengaruh sangat besar bagi satu daerah, sehingga kucuran dana dari pusat ada pemotongan. Kabupaten MM 90 persen tergantung dengan kucuran dana dari pusat. Dengan begitu mari kita bersama membahu dan berjuang bagi Kabupaten MM untuk perubahan lebih baik lagi.

“Jadi inilah kenapa kami pemerintah daerah yang baru seumur jagung, sebegitu gencarnya kami melakukan sosialisasi terkait tentang pendapatan asli daerah. Sebab di depan pemerintah pusat kita belum menunjukkan kinerja sama sekali selama ini, kita di pandang sebelah mata. Kita menargetkan PAD akan meningkat kedepannya. Dengan terjadinya hal ini, saya menghimbau, mengajak dan memohon kepada para pelaku usaha perhotelan dan restoran, mari kita bersama – sama dengan pemerintah daerah berjuang untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan kemakmuran serta pembangunan Kabupaten MM kedepannya, semuanya untuk daerah dan generasi penerus kita. Dengan terpasangnya alat tersebut dan canggihnya teknologi , semua pajak retribusi akan masuk langsung ke kas daerah, sehingga tidak ada rasa curiga atau adanya dusta di antara kita, baik masyarakat, pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Sebab semuanya terdata secara baik di sistem dan masuk ke kas daerah. Karena tidak ada lagi petugas BKD bersentuhan langsung dengan uang retribusi pajak. Semua pajak retribusi terdata melalui sistem jaringan internet,”ungkap Sapuan.

Agus Sumarman, MPH ,MM Kepala BKD Memberikan Sambutan Tanda Di Mulainya Acara Rapat Koordinasi

Hal senada juga di ungkapkan Kepala BKD Agus Sumarman, MPH, MM, alat perekam transaksi sangat membantu memberikan pelayanan retribusi pajak bagi pelaku usaha di daerah ini. Pasalnya akan ada pengurangan biaya operasional petugas penarikan pajak retribusi. Selain itu juga adanya keterbukaan antara pelaku usaha dan pemerintah daerah dalam hal uang retribusi. Sementara ini alat perekam transaksi usaha telah terpasang sebanyak 25 unit, terbagi untuk 8 di tempat usaha perhotelan dan 17 di tempat usaha rumah makan. Namun sampai saat ini belum secara keseluruhan tempat usaha di Kabupaten MM terpasang alat tersebut, namun akan dilakukan secara perlahan sesuai dengan arahan Bupati nantinya.

“Saya ucapkan terima kasih atas kedatangan para pelaku usaha yang telah sempat hadir di acara ini. Saya meyakini adanya sumbangsih dari retribusi pajak hotel dan rumah makan nanti akan membantu daripada kegiatan pembangunan Kabupaten Mukomuko. Selama ini kita melakukan penerimaan retribusi pajak secara manual, dengan adanya alat ini kita bisa lebih simpel lagi. Kita bisa merekam transaksi yang ada, kita juga bisa koreksi sama – sama , sehingga tidak ada dusta di antara kita terkait retribusi pajak,”jelas Agus Sumarman.

Made Salah Seorang Pemilik Rumah Makan Menyampaikan Keluhan Kepada Bupati Terkait Retribusi Pajak Dan Kesenjangan Penetapan Pajak.

Salah seorang pelaku usaha rumah makan (restoran) Made, menyampaikan keluhan terkait kesenjangan penarikan retribusi pajak yang di terapkan pemerintah daerah selama ini. Pasalnya jika hanya retribusi pajak hanya dikenakan pada rumah makan, Made mengatakan belum optimal dilakukan pemerintah. Jika dikalikan dengan penghasilan yang dilakoni oleh pedagang kaki lima salah satu contoh pedagang sate, bakso,mie ayam gerobak dan lainnya, mereka bisa mendapatkan penghasilan yang lebih dari rumah makan, namun mereka tidak di kenakan retribusi pajak. Made bersama pelaku usaha rumah makan lainnya yang hadir, agar di terapkan retribusi pajak yang sama dengan pedagang kaki lima lainnya, sehingga ada tambahan pendapatan untuk daerah.

“Awalnya kami merasa keberatan dengan adanya penerapan alat perekam ini. Setelah saya mendengar dari penjelasan bupati, kami bisa menerima nya. Saya ingin menyampaikan kepada bupati, jika penerapan itu dilakukan ke semua pelaku usaha pak. Jika di hitung, omset memang besar kami rumah makan, namun kalau pendapatan lebih besar mereka yakni pedagang sate dan bakso serta lainnya, namun tidak ada penarikan pajak usaha bagi mereka. Selain itu, saya juga meminta kepada bupati untuk mengambil kebijakan bagi seluruh OPD yang melakukan kegiatan, agar bekerja sama dengan pelaku usaha yang memiliki badan usaha, bukan dengan pelaku usaha rumah tangga yang tidak ada legalitasnya. Itu keluhan kami pak, terima kasih kami ucapkan kepada bupati yang telah mau mendengar keluhan kami ini,”tutup Made.(top)