//Khusus Perda RTRW Pasal 36, Bapemperda DPRD Sidak Lapangan//

Ketua Bapemperda DPRD MM Busra Bersama Anggota Sedang Membahas Perda RTRW Dengan Pihak Dari Berbagai Instansi Di Aula Serba Guna DPRD MM.

Semarfm .com – Pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021 – 2026 oleh pansus RPJMD dan Pansus Pembahasan Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2020 serta pembahasan Perda RTRW oleh Bapemperda DPRD Kabupaten Mukomuko (MM) yang di kebut siang dan malam, di targetkan akan selesai pada bulan Juli ini.

Dari 3 pembahasan yang dilakukan oleh anggota DPRD MM saat ini, tampaknya Perda RTRW khusus terkait pertambangan Bebatuan,Energi dan Batu Bara yang di bahas oleh Bapemperda DPRD MM akan sedikit alot dan membutuhkan waktu yang sedikit panjang. Pasalnya Bapemperda beserta anggota akan turun cross chek langsung kelapangan untuk menganalisa lokus titik lokasi diperbolehkan eksplorasi pertambangan Bebatuan, Energi dan Batu Bara.

M Ali Saftaini Ketua DPRD Kabupaten Mukomuko

Diungkapkan Ketua DPRD Kabupaten Mukomuko (MM) M. Ali Saftaini, saat ini ada 3 pembahasan di DPRD yang sifatnya sangat substansial dan berkaitan satu sama lainnya. Dari laporan yang di terima Ali dari ketua Pansus RPJMD dan PPJP serta Ketua Bapemperda, akan ada beberapa pembahasan akan di targetkan rampung pada 5 Juli. Namun jika ada 3 dari pembahasan yang masih terkendala tidak sesuai target tanggal 5 Juli akan di lakukan perpanjangan waktu pembahasan.

“Laporan yang saya terima, ada pembahasan akan selesai pada tanggal 5 Juli besok dan ada juga mungkin yang tidak memenuhi batas waktu yang telah di tentukan oleh Banmus. Kalau seandainya nanti pembahasan yang belum final sampai waktu yang telah di tentukan , kita pertimbangkan perpanjangan waktu, sehingga hasil yang dicapai nanti semaksimal mungkin,”ungkap Ali.

Dilanjutkan Ali Saftaini, terkhusus permasalahan perda RTRW yang diketahui perdanya sudah lama dan materinya sangat penting, karena banyak yang berhubungan dengan kebutuhan masyarakat sehari-hari, maupun langkah proses – proses perizinan. Ali Saftaini meminta Ketua Bapemperda mebahas seteliti dan secermat mungkin, agar jangan sampai ada pasal – pasal yang keliru dan materinya kurang pas.

Lebih signifikan lagi Ali meminta Bapemperda lebih khusus meneliti perda RTRW pasal tentang Pertambangan Bebatuan, Energi dan Batubara. Pasalnya itu sangat penting jika lokus tidak tepat, maka akan ada pengaruh dengan lingkungan dan pemukiman masyarakat kedepannya.

“Khusus dengan pasal tekait pertambangan bebatuan, energi dan batu bara, saya menghimbau kepada Ketua Bapemperda beserta rekan – rekan lainya, dapat mengalokasikan waktu langsung turun ke lapangan untuk melihat titik – titik mana yang berpotensi bisa kita masukan dalam Perda untuk lokus atau wilayah yang memungkinkan eksplorasi dan eksploitasi pertambangan. Memang terkait izin itu urusan provinsi namun tetapi untuk lokus dan rekomendasi tentu dari kabupaten. Saya meminta saat turun kelapangan mohon ketua Bapemperda beserta rekan – rekan lain, mohon di cek dan di analisa betul lokasi berhubungan dengan dampak lingkungan, pemukiman masyarakat dan kemampuan sumber daya alam yang jangka eksplorasi berapa tahun. Jika dari hasil analisa tidak memungkinkan di jadikan lokus untuk pertambangan (galian C) jangan di jadikan, kalau masih memungkinkan tolong di pertimbangkan masukkan dalam lokus,”ujar Ali.

Selain itu Ali Saftaini juga memberikan usulan kepada Bapemperda kedepannya, lokus untuk wilayah pertambangan agar tidak dibuat perkecamatan, jika memungkinkan di buat per titik atau di persempit di buat perdesa yang mempunyai potensi.

“Sebab satu kecamatan itu belum tentu semua kita asumsikan dapat di terbitkan izin galian c, namun titik beratkan desa di satu kecamatan yang mempunyai potensi ada lokus layak eksplorasi pertambangan (galianc). Kepada masyarakat desa yang telah lama menungu dari materi perda ini, saya menghimbau kalau nanti Bapemperda turun kelapangan, sebaiknya pemerintahan desa dan masyarakat mendampingi tim Bapemperda dalam peninjauan, jika ada kendala atau masalah bisa berkoordinasi langsung dengan Ketua dan anggota Bapemperda,”tutur Ali.

Busra Ketua Bapemperda DPRD Kabupaten Mukomuko

Sementara dikonfirmasi Ketua Bapemperda DPRD Kabupaten MM, M. Busra membenarkan akan dilakukan crosschek ke lapangan terkait perda RTRW pasal 36 tentang Pertambangan Bebatuan, Energi dan Batu Bara. Tujuan dari dilakukan peninjauan langsung ke lapangan untuk menyelaraskan dengan hasil dari produk konsultan yang telah ada, agar perda nanti sesuai dengan kondisi dan situasi di lapangan. Dari data yang tertera saat iini, sekitar lebih kurang 44 lokasi pertambangan (galian C) akan dilakukan peninjauan dan anilisa ulang oleh Bapemperda. Sebab perda RTRW ini adalah arah peraturan dipakai untuk beberapa tahun kedepannya dan banyak berpengaruh terhadap masyarakat.

“Hasil dari koordinasi kami dengan pimpinan, kita akan turun melakukan cross chek ke lapangan meneliti dan menganilsa, lalu baru kita akan lakukan bahas dan mencocokkan hasil dari perencanaan konsultan yang telah ada. Bukan nya kami tidak percaya dengan hasil dari perencanaan konsultan yang telah ada, namun tujuan peninjauan kami untuk menyelaraskan saja. Perda kita ini nanti diterapkan untuk 20 tahun kedepan, jadi kita tidak bisa berandai – andai tentang hal itu, makanya akami kan di lakukan cross chek, sehingga hasil dari produk Perda RTRW ini bisa semaksimal mungkin,”tegas Busra.(top)