Anton : Kemungkinan Kami Akan Tinjau ke Lapangan//

Komisi II DPRD MM Menggelar Pertemuan Membahas Perpanjangan Izin HGU Perusahaan Yang Berada di Kabupaten Mukomuko

Semarfm.com – Polemik Permasalahan Perpanjangan lahan Hak Guna Usaha (HGU) oleh beberapa perusahaan di Kabupaten Mukomuko (MM) tampaknya bakal memasuki babak baru. Beberapa waktu lalu permasalahan perpanjangan HGU PT Agro Muko yang menuai protes dari tokoh adat Kecamatan Penarik, Teras Terunjam yang mempertanyakan lahan hak adat yang masuk dalam lahan HGU PT Agro Muko, yang diketahui dalam proses pengajuan perpanjangan izin. Kali ini permasalahan perpanjangan izin HGU juga menuai protes dari masyarakat kepada PT DDP. Terkait hal itu, Komisi II DPRD MM, memanggil pihak DPKP untuk berkoordinasi membahas persoalan tersebut. Dari hasil pertemuan yang dilakukan di ruang Komisi II DPRD, penelusuran perpanjangan izin HGU dua perusahaan tersebut akan ditelusuri memanggil pihak instansi lain yang terkait perpanjangan izin HGU 2 perusahaan besar tersebut.

Dari data terhimpun dalam rapat diketahui lahan HGU milik PT DDP dalam catatan pihak DPKP dalam izin nya seluas 7000 Hektare (Ha). Namun dalam proses perpanjangan izin dalam catatan pihak DPKP terjadi pengurangan, yang terdaftar seluas 6068 izin perpanjangan HGU kedepannya. sedangkan pembangian rincian 1000 lebih Ha lebih kebun masyarakat dan 4000 lebih kebun plasma.

Antonius Dalle, Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Mukomuko

Diungkapkan Ketua Komisi II DPRD Kabupaten MM Antonius Dalle, penelusuran perpanjangan izin HGU PT DDP ditindaklanjuti usai masuknya surat pengaduan dan protes dari masyarakat yang mempertanyaakan persoalan HGU perusahaan tersebut yang di klaim merugikan masyarakat. Selain itu, juga terkait peremajaan tumbuhan yang dilakukan oleh pihak perusahaan yang harus sesuai dengan izin dan aturan yang ada yang di duga ada pelanggaran di lakukan perusahaan.

“Hari ini dilakukan rapat koordinasi dengan pihak DPKP, dari laporan pihak DPKP luas lahan PT DDP yang di ajukan perpanjangan izin berkurang dari 7 ribu Ha menjadi 6 ribu Ha. Mengenai sudah keluarnya izin perpanjangan HGU PT. DDP dan PT. Agro Muko belum ada laporan yang kami terima. Namun nomor register izin perpanjangan ada tertera di DPKP, Ini akan kami telusuri sampai selesai. Untuk menyelesaikan polemik terkait perpanjangan izin HGU dua perusahaan tersebut, kemungkinan kami juga akan turun langsung ke lapangan mengecek ke perusahaan itu,”ungkap Anton.

Novri Ardiantasari. SE Sekretaris Komisi II DPRD Kabupaten Mukomuko

Sementara Sekretaris Komisi II DPRD MM Novri Ardiantasari, SE lebih terfokus dengan permasalahan kegiatan replanting yang dilakukan oleh pihak perusahaan sebelum mendapat perpanjangan izin HGU. Pasalnya untuk kegiatan replanting tersebut, harus mendapatkan izin dari pemerintah daerah melalui instansi terkait yang suudah tertera dalam aturan yang berlaku. Jika dalam replanting tumbuh tanam ada perobahan tanaman maka itu di duga sudah melanggar aturan yang ada.

“Ini yang perlu kami telusuri di lapangan nanti. Pasalnya dalam perubahan tanaman tersebut ada sanksi yang bisa diberikan kepada perusahaan dan akan ada denda bukan pajak yang bisa di tarik dari perusahaan yang melanggar tersebut. Saya setuju jika dilakukan pengecekan secara langsung ke lapangan bersama dengan pihak instansi terkait, masyarakat dan dari pihak perusahaan nantinya. Yang terpenting Invenstor bisa nyaman masuk dan mengembang usahanya di daerah ini. Hal yang terpenting kedatangan investor jangan merugikan daerah dan masyarakat Mukomuko,”tegas Novri.(top)