//Rudi Iskandar : Guna Mengoptimalkan Tugas dan Fungsi Inspetorat MM//

Serah terima berkas MOU kesepakatan kerja langsung oleh Kepala Inspetorat Sukiman. SP dan di terima oleh Kepala Kejari MM Rudi Iskandar, SH.

Semarfm.com – Hari ini Rabu 5 Mei 2021 bertempat di Aula Kejaksaan Negeri Mukomuko (MM) Kajari MM Rudi Iskandar, SH didampingi Kasi Datun  Bobby Muhammad Ali Akbar SH,.MH, Kasi Intelijen Sarimonang Beny Sinaga, SH,.MH dan Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Mukomuko Sukiman, S.P didampingi beberapa pegawai menandatangani Kesepakatan Bersama antara Inspektorat Daerah Kabupaten Mukomuko dengan Kejaksaan Negeri Mukomuko Tentang Penanganan Permasalahan Hukum Di Bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara.

Kepala Kejari MM didampingi Kasi Intelijen dan Kasi Datun berfoto bersama Kepala dan pegawai inspetorat usai acara serah terima MOU

Kajari Mukomuko Rudi Iskandar, S.H. dalam sambutannya menyampaikan ucapan terimakasih kepada inspetorat daerah Kabupaten Mukomuko yang telah berkenan untuk menjalin kerjasama, bahwa maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Mukomuko dalam Penanganan Permasalahan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya sehari-hari.

“Adapun tujuan dari MOU ini agar terwujudnya pengawasan internal yang berkualitas dan profesional menuju tata kelola pemerintahan yang baik, sehingga meningkatkan efektifitas pengawasan internal dan meningkatkan profesionalisme aparat pengawas intern pemerintah. Jaksa Pengacara Negara Kejaksaaan Negeri Mukomuko siap untuk bersinergi dengan Inspektorat Daerah Kabupaten Mukomuko dalam hal pencegahan tindak pidana korupsi, pemulihan keuangan negara maupun penindakan tindak pidana korupsi serta dalam upaya Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN),”ungkap Rudi Iskandar.

Penandatanganan MOU antara Kepala Kejari MM Rudi Iskandar, SH dan Kepala Inspetorat MM Sukiman di Aula Pertemuan Kejari.

Dilanjutkan Rudi Iskandar, Penandatanganan kesepakatan ini merupakan awalan kegiatan sebagai alas hak, untuk ke depannya Kejari MM dan Inspektorat Daerah Kabupaten MM dapat melaksanakan kegiatan konkret seperti bantuan hukum baik secara litigasi maupun non litigasi dan pemberian pertimbangan hukum kepada Inspektorat. Selain itu Rudi Iskandar menambahkan, dalam permintaan pendampingan hukum (legal assistance) maupun bantuan hukum kepada Jaksa Pengacara Negara tidak dipungut biaya, sehingga diharapkan kepala OPD tidak perlu khawatir masalah anggaran dalam kegiatan pendampingan hukum (legal assistance) maupun bantuan hukum.

“Kejaksaan di seluruh Indonesia saat ini telah memiliki Jaksa Pengacara Negara yang berkualitas, profesional, berintegritas sehingga mampu memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum serta tindakan hukum lainnya secara maksimal. Poinnya pendampingan hukum jaksa pengacara negara tidak di pungut biaya,”.(top)