Dukung Program Pemerintah Pemulihan Ekonomi Nasoinal//

Kepala Kejaksaan Negeri MM Rudi Iskandar, S.H menyerahkan secara berkas Legal Assistance Kepada Kadis Perikanan MM Eddy Apriyanto Selaku Mitra Jaksa Pengacara Negara.

Semarfm.com – Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Mukomuko (MM) menunjukan peran mendukung salah satu program penting pemerintah RI dalam rangka pemulihan ekonomi nasional (PEN) untuk Pemda MM. Hal itu ditunjukan hari ini Senin 12 April bertempat di Kantor Kejari MM penyerahan secara simbolis pendampingan Hukum (Legal Assistance) kepada Dinas Perikanan Kabupaten Mukomuko untuk kegiatan pengadaan barang tahun anggaran 2021. Pendampingan hukum Kajari MM melaui bidang Perdata dan Tata Usaha Negara ditujukan, agar kegiatan pengadaan barang di instansi terkait berjalan sebagai mana mestinya, mengingat objek kegiatan bersinggungan langsung dengan kebutuhan para nelayan dan petani ikan. Sehingga hasil dapat di nikmati langsung oleh masyarakat.
Kegiatan penyerahan pendampingan hukum di berikan langsung oleh Kepala Kejari MM Rudi Iskandar, S.H kepada Kepala Dinas Perikanan Eddy Apriyanto, SP.,M.Si. Penyerahan Legal Assistance secara resmi tersebut, Kajari di dampingi Kasi Intelijen Sarimonang Beny Sinaga, S.H., M.H dan Kasi Datun Bobbi Muhamad Ali, S.H.,M.H. selain itu turut juga hadir Kabid Perikanan, Tangkap Nasyyardi S.Pi dan Kabid Pemberdayaan Pelaku Usaha Perikanan, Widya Armaini, S.Pi, dari Dinas Perikanan MM.

Diungkapkan Kepala Kejaksaan Negeri MM Rudi Iskandar, S.H Permohonan pendampinga hukum (Legal Assistance) di ajukan oleh pihak Dinas Perikanan. Dan pengajuan Legal Assistance tersebut termasuk dalam tugas pokok dan peran Kejaksaan melalui Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun). Sedangkan salah satu perannya adalah memberi pertimbangan hukum terhadap Lembaga atau Instansi Pemerintah, BUMN dan BUMD.

“Pendampingan Hukum yang di berikan oleh jaksa pengacara negara terkait dalam penanganan masalah hukum Perdata dan tata usaha negara pada kegiatan pengadaan di tahun anggaran 2021 ini. Pasalnya mengingat kegiatan pengadaan barang dan jasa memiliki potensi implikasi permasalahan dengan aspek administrasi, keperdataan maupun hukum pidana. Diharapkan pendampingan hukum dapat konkretkan dengan kegiatan yang ada serta produktif,”terang Rudi Iskandar.

Dilanjutkan Rudi Iskandar, perlu untuk diketahui dalam pelaksanaan kegiatan berlangsung, jika terjadi suatu hal kendala, diminta pihak yang telah diberikan Legal Assistance untuk tidak ragu meminta pendapat hukum (legal opinion) keda tim jaksa pengacara negara yang di tugaskan melakukan pendampingan hukum dalam kegiatan tersebut.

“Banyak sekali peran jaksa pengacara negara selaku mitra pemerintah. Saya menginginkan Pemda Kabupaten Mukomuko agar bisa memanfaatkan peran jaksa pengacara negara selaku mitra pemerintah dengan memberikan pendampingan (Legal Assistance) di seluruh OPD yang ada. Pasalnya sangat diperlukam peran Kejaksaan khusus jaksa pengacara negara dalam penerapan pronsip program PEN. Seperti Dinas Perikanan kegiatan pada tahun anggaran 2021 fokus terhadap usaha mikro nelayan. Dan kegiatan iti berkaitan erat dengan program PEN khususnya di Kabypaten Mukomuko, sehingga bisa berjalan optimal dan sesuai prosedur,”tutup Rudi Iskandar ramah.(top)