Semarfm.com – Mukomuko :  Ditengah keuangan Pemkab Mukomuko yang tertekan, ternyata ada dana Rp 1,3 miliar, malah mengendap di Puskesmas. Dana miliaran itu tersebar di 17 Puskesmas. Merupakan dana non kapitasi.

Dana tersebut sudah bertahun-tahun, tidak kunjung digunakan. Sumber dana, berasal dari Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Disalurkan oleh BPJS Kesehatan langsung ke Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) atau Puskesmas, yang besarannya berdasarkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan di FKTP.

“Ada Rp 1,3 miliar, dana non kapitasi, untuk 17 Puskesmas,” kata Sekretaris Dinas Kesehatan Mukomuko, Bustam Bustomo, SKM.

Pihaknya berharap, dana tersebut dapat digunakan di APBD Perubahan Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran (TA) 2021. Sebab kondisi itu sudah dikoordinasikan dengan Badan Keuangan Daerah (BKD) Mukomuko dan Komisi III DPRD Mukomuko.

“Jadi memang di rekening Puskesmas, ada dana yang tidak bisa digunakan di pelayanan Puskesmas. Mudah-mudahan bisa digunakan di APBD Perubahan,” harapnya.

Sekretaris BKD Mukomuko, Kasimin, SH tidak menampik, adanya anggaran mengendap di Puskesmas. Dan kondisi itu sudah berlangsung bertahun-tahun, dengan jumlah yang terbilang besar. Pihaknya tidak dapat memproses dana itu, lantaran tidak didukung dokumen rencana kerja anggaran (RKA). Pihaknya siap menyalurkan kapan saja, ketika didukung dokumen yang lengkap.

“Totalnya lumayan. Tapi belanjanya itu harus ada RKA untuk kegiatan itu, yang sampai saat ini, memang belum disesuaikan. OPD terkait agar di APBD Perubahan, bisa disesuaikan, agar dananya bisa digunakan,” kata Kasimin.

Ketua Komisi III DPRD Mukomuko, Wisnu Hadi, SE, MM menyayangkan masih berlangsung kondisi tersebut. Pasalnya, pihaknya sudah berulang kali mengingatkan Sekda, BKD maupun Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Lantaran pihak Puskesmas mengeluh, ada dana untuk mereka, namun tidak bisa mereka belanjakan.

“Sampai hari ini ternyata tidak bisa digunakan, artinya masih juga terjadi penumpukan anggaran di Puskesmas. Harus cepat diatasi. Apalagi memang pola arus kas itu untuk di Puskesmas, mereka tidak bisa langsung menggunakan dana yang masuk di Kasda untuk mereka. Sementara tidak ada alokasi di APBD, untuk mereka bisa membelanjakan itu,” kesal Wisnu.

Sekda Mukomuko Drs. H. Marjohan menyebut, sudah memerintahkan OPD teknis untuk segera menyelesaikan permasalahan tersebut. Jika Puskesmas tidak bisa selaku pengeluar anggaran, maka harus diambil alih langsung Dinkes. Sehingga dana yang mengendap tersebut, bisa segera dibelanjakan oleh Puskesmas.

“Dinas Kesehatan sudah diperintahkan, sehingga dana itu tidak mengendap, bisa dibelanjakan oleh Puskesmas,” kata Sekda.

Sebab, BKD tidak dapat begitu saja mencairkan anggaran, tanpa adanya dokumen pendukung seperti RKA dan berujung adanya Daftar Penggunaan Anggaran (DPA). “Dana itu bisa mereka (Puskesmas) belanja sendiri, diolah sendiri, khusus pengeluaran intern mereka. Tapi untuk membelanjakan itu, tidak serta merta masuk hari ini dananya langsung bisa dibelanjakan. Proses masuk APBD dulu, diteruskan RKA dan DPA. Dan ini yang belum dilakukan, ujuk-ujuk minta dana itu dikeluarkan, maka BKD tidak bisa mengeluarkan,” pungkas Sekda.