Mustadin : Jangan Mengkambingkan Hitamkan Satu Pihak Saja//

UU Nomor 28 Tahun 1999

Semarfm.com – Tampaknya permasalahan perekrutan tenaga prokes sebanyak 68 orang di Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Mukomuko bergulir panjang. Pasalnya jika terbukti adanya dugaan “kong kalingkong” ikut campur tangan oknum pejabat di MM dalam proses perekrutan tes tersebut terancam akan berhadapan dengan penegak hukum. Dalam melaksanakan tugas para pejabat negara di atur oleh undang – undang yang berlaku. Salah satu UU Nomor 28 tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme. Di dalam UU No 28 tersebut juga tertera sanksi yang akan menjerat jika terbukti melanggar aturan perundang – undangan ini. Selain itu, permasalahan orang “titipan” yang berhembus kabar ditengah masyarakat ada peserta tes “titipan” anggota dewan juga menjadi polemik dan mendapat sanggahan dari beberapa anggota dewan.

Mustadin Anggota DPRD Mukomuko dari Fraksi Perindo

Diungkapkan Mustadin anggota DPRD MM termuda dari Fraksi Perindo, ia geram dengan informasi yang beredar terkait perekrutan prokes tersebut. Pasalnya ada informasi mengatas namakan “titipan anggota dewan” terkait perekrutan tenaga prokes tersebut. Dengan adanya kejadian ini, Mustadin ingin perihal ini bisa terkuak dan meminta pihak Dinkes Transparan hal tersebut. Pasalnya dalam perekrutan tenaga prokes sebanyak 68 orang tersebut, harus sesuai dengan syarat dan formasi yang di butuhkan. Dari berkas tertulis 5 formasi tenaga prokes yang di butuhkan sesuai syarat administrasi perekrutan. Sedangkan informasi yang di dapat oleh Mustadin, kelulusan hasil tes perekrutan prokes diduga banyak “titipan” oknum di lingkungan orang nomor satu di Mukomuko.

“kita ingin pihak Dinkes keterbukaan hasil kelulusan tes yang telah keluar apakah sesuai dengan formasi yang di butuhkan apa tidak. Kalau saya secara pribadi tidak tahu mengenai perekrutan tenaga prokes ini, yang membuat saya kesal, banyak yang mengatakan ada peserta “titipan” anggota dewan ikut tes prokes yang lulus. Kita akan buktikan nanti mengenai orang “titipan” perekrutan prokes tersebut. Jangan mengkambing hitamkan satu pihak saja, Saya tegas menyatakan penolakan hasil tes yang telah selesai itu, dan perekrutan tenaga prokes harus dilakukan ulang. Kata nya ingin menuju sebuah perubahan, kalau begini tentu menimbulkan pertanyaan dari masyarakat,”tegas Mustadin.

Salman, Ketua Lembaga LiRa Kabupaten Mukomuko

Sementara itu Ketua lembaga Lumbung Insprirasi Rakyat (LiRa) Kabupaten Mukomuko Salman, perlu di ketahui oleh para pejabat negara baik itu Eksekutif, legislatif, dalam melaksanakan tugas dan kewajiban di atur oleh Undang – undang (UU) Nomor 28 tahun 1999. Sedangkan sanksi yang akan di terima oleh pejabat negara atas dugaan pelanggaran UU 28 tersebut, bisa berupa sanksi Pidana. Sesuai tertera di pasal 1 terdapat 7 poin, salah satunya tertera Kolusi adalah pemufakatan atau kerjasama antar penyelenggara negara atau antara penyelenggara negara dengan pihak lain yang nerugikan orang lain, masyarakat atau negara. Sedangkan Nepotisme adalah setiap perbuatan penyelenggara negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarga dan atau kroninya diatas kepentingan masyarakat bangsa dan negara.

“Disini telah jelas ada dugaan pelanggaran hukum yang di lakukan oknum para pejabat atau pihak lain yang diduga ada “kong kalingkong” dalam perekrutan prokes di Dinkes tersebut. Dalam Udang – undang ini, sanksi nya tidak main – main, jika terbukti melakukan pelanggaran sesuai pasal 20 tertera setiap penyelenggara negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 angka 4 dan 7 dikenakan sanksi pidana dan atau sanksi perdata sesuai dengan kententuan perundang – undangan yang berlaku. Saya ingin pihak Dinkes melakukan keterbukaan dan transparan terkait hasil tes prokes yang telah dilakukan,”tegas Salman. (top)