//Saprin : Jangan Membuat Kebijakan Tanpa Mengutamakan Kepentingan Rakyat//

Perekrutan tenaga prokes di Dinkes yang di lakukan beberapa waktu lalu menuai protes dari beberapa pihak karena disenyalir tidak sesuai prosedur dan diduga ada praktek KKN.

Semarfm.com – Terkait permasalahan perekrutan tenaga kontrak promotor kesehatan (Prokes) di Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Mukomuko (MM), yang di duga terkesan diam-diam dan tidak transparan menuai protes dari berbagai pihak di tengah masyarakat. Kali ini penolakan hasil tes ujian perekrutan prokes dan meminta dilakukan tes ulang prokes datang dari beberapa lembaga yang ada di Kabupaten MM yakni, lembaga Jaringan Intelektual Manifesto Muda (JIMM), l embaga Lumbung Inspirasi Rakyat (LiRA) dan Forum Peduli Kabupaten Mukomuko (FPKM). Mereka menginginkan agar setiap ada kegiatan perekrutan tenaga di lingkungan Pemerintahan Daerah Mukomuko terbuka secara umum dan jangan ada unsur KKN.

Saprin Efendi, S.Pd Ketua DPD Lembaga JIMM Kabupaten Mukomuko

Diungkapkan Ketua DPD Lembaga JIMM Kabupaten MM Saprin, S.Pd, didampingi pengurus FPKM, mengenai kegiatan perekrutan tenaga prokes yang telah di laksanakan terkesan diam – diam tersebut tercium aroma kebusukan dugaan terjadinya praktek KKN. Dari informasi yang didapat, pengumuman adanya perekrutan tenaga prokes di Dinkes hanya dilakukan selama 2 hari sebelum pelaksaan ujian. Dan pengumuman tersebut tidak di sebarkan secara umum ke masyarakat, namun dilakukan terkesan secara diam – diam dsn tertutup.

“Janganlah membuat kebijakan tanpa mengutamakan kepentingan rakyat. Kita dengan tegas meminta dilakukan perekrutan ulang untuk tenaga prokes oleh Dinkes, dan meminta pelaksanaan dilakukan secara transparan dan akuntabel. Dugaan adanya praktek KKN khusus nepotisme, kabarnya banyak anggota keluarga pejabat kelas atas yang lulus pada tes perekrutan yang telah selesai digelar tersebut. Sekali lagi kami tegaskan, agar pihak terkait membatalkan hasil kelulusan tes tenaga prokes itu dan dilakukan tes ulang, masih banyak tenaga kesehatan lain yang ingin ikut tes dan ingin bekerja,”kata Saprin lantang.

Salman, Ketua Lembaga LiRa Kabupaten Mukomuko

Hal senada juga disampaiakan Ketua Lembaga LiRa Kabupaten MM Salman, yang membuat aneh dan janggalnya proses perekrutan tenaga prokes di Dinkes tersebut, salah satu Bidang yang seharusnya bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan perekrutan tidak tahu menahu mengenai proses perekrutan prokes tersebut. Ini salah satu bukti jika dalam perekrutan prokes tidak transparan dan ada dugaan terjadinya praktek KKN. Terkait permasalahan ini harus di selesaikan secara tuntas dan terkuak di publik. Pasalnya dalam perekrutan prokes tersebut dana di anggarkan di APBD dan peruntukan harus sesuai aturan.

“Aneh orang bidang yang seharusnya menjadi penanggung jawab atau panitia perekrutan prokes tidak tahu prosesnya. Berarti ada dua kemungkinan terjadi, pertama orang bidang tidak dilibatkan dalam kegiatan dan yang kedua pihak Dinkes dan para oknum pejabat sengaja menutupi proses perekrutan yang di duga ada praktek KKN tersebut. Kami juga menolak hasil kelulusan tes perekrutan yang telah dilakukan dan meminta pihak Dinkes melakukan tes ulang sesuai proses dan aturannya. Seandainya terbukti adanya dugaan praktek KKN pada kegiatan perekrutan prokes yang telah dilaksanakan ini, kami akan membawa keranah hukum,”tegas Salman.

Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Mukomuko Wisnu Hadi

Sementara dikonfirmasi Wisnu Hadi Ketua Komisi III DPRD Kabupaten MM selaku mitra kerja Dinkes MM menyatakan, perekrutan tenaga prokes yang dilakukan oleh pihak Dinkes telah sesuai dengan prosedur yang ada. Mengenai pengumuman adanya perekrutan prokes melalui Puskesmas masing – masing kecamatan se Mukomuko. Hal itu dilakukan mengingat kondisi dalam pandemi covid – 19, untuk mencegah penyebaran virus covid – 19 klaster baru, maka menghindari mengumpulkan banyak orang. Selain itu, mengutamakan honorer yang telah mempunyai SK danyang telah mengabdi lama, pada dasarnya tidak ada hal seperti itu, selama ini itu di lakukan karena menghargai ke arifan lokal.

“Kami selaku pihak komisi III sebagai mitra dari Dinkes, telah berkoordinasi, mengenai proses perekrutan tenaga prokes sudah sesuai dengan prosedur. Perekrutan prokes yang menggunakan anggaran dana BOK itu, tahun ini paling terbuka dan melalui administratif yang betul. Saya atas nama pribadi mengaprisiasi kinerja kawan – kawan di Dinkes,”jelas Wisnu.(top)