//Bertepatan Dengan Paripurna, Komisi II Minta BPR Datang Senin Depan//

Perumda Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Kabupaten Mukomuko yang saat ini di telusuri pengelolaannya oleh Komisi II DPRD MM

Semarfm.com – Usai di panggil pihak Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mukomuko (MM) beberapa waktu lalu, hingga satu persatu dugaan kejanggalan dalam pengelolaan Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Kabupaten MM mulai terkuak. Perihal carut – marut di BPR tersebut telah menjadi perhatian publik hingga menjadi pembicaraan hangat di tengah masyarakat MM. Salah satunya mengenai dugaan belum ada pertanggung jawaban bunga deposito BPR senilai Rp 4,5 milyar terhadap Bank Pembangunan Bengkulu (BPD) Kantor Cabang MM, di sinyalir mencapai Rp 1.080.000.000,00 selama 4 tahun jika di hitung suku bunga deposito di angka 6 %. Sedangkan jika suku bunga deposito di angka 5 % bunga dari deposito yang dilakukan BPR tersebut mencapai Rp 900.000.000,00 selama 4 tahun.

Diketahui rincian pernyataan modal yang dilakukan oleh Pemda MM bersumber dari APBD ke BPR, pada pada tahun 2013 senilai Rp 1.000.000.000, dilanjutkan tahun 2015 Rp 2.000.000.000, dan pada anggaran perubahan tahun 2016 kembali di tambah sebesar Rp 1.500.000.000, sehingga ditotal sebanyak Rp 4,5 Milyar. Sementara pada tahun 2017 peresmian BPR hingga sampai saat ini jumlah pernyataan modal ke BPR sebanyak Rp 7,5 Milyar. Di duga untuk sementara bunga deposito yang begitu fantastis senilai Rp 4,5 Milyar ke BPD ini lah yang menjadi pertanyaan pihak komisi II DPRD serta masyarakat, siapa yang mempertangung jawab dan kemana aliran uang bunga deposito tersebut. Pasalnya dalam pertemuan pada rabu lalu, pihak BPR menyatakan pertanggung jawaban adalah pihak Pemda MM dan seharusnya masuk ke kas daerah.

Agus Sumarman Kepala BKD Kabupaten Mukomuko

Dikonfirmasi Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten MM Agus Sumarman, menyatakan belum ada pemasukkan dari BPR ke kas daerah. Mengenai pernyataan modal ke BPR itu berupa investasi Pemda ke BPR, hingga saat ini belum ada deviden dari BPR ke daerah.

“Belum ada deviden dari investasi yang telah dilakukan Pemda ke BPR masuk ke daerah hingga saat ini. Pernyataan modal itu investasi bukan deposito tolak ukurnya untuk pemasukan daerah adalah deviden. Deviden yang baru masuk ke daerah sekarang Cuma dari BPD, yang lain belum ada,”terang Agus.

BM Afrizal SH, Pemerhati hukum Kabupaten juga eks Sekda MM

Dimintai tanggapan BM Afrizal, SH pemerhati hukum sekaligus Eks Sekda Kabupaten MM, ia memberikan apresiasi tinggi kepada para wakil rakyat melalui komisi II yang telah serius menelusuri dugaan carut – marut pengelolaan BPR yang mana dananya dari APBD bersumber dari penarikan pajak yang di bayar oleh masyarakat. Mengenai aliran bunga desopito tersebut, BM Afrizal meminta pihak komisi II menelusuri secara detil, pasalnya jumlah uang dari bunga deposito tersebut tidak sedikit.

“Saya memberikan apresiasi tinggi kepada pihak komisi II DPRD MM telah serius menelusuri dugaan “ganau” pengelolaan keuangan perbankan di BPR ini. Saya memeberi masukan kepada pihak komisi II DPRD, kalau perlu membuat surat kepada Bupati MM agar memvacum BPR sementara waktu dan menutup seluruh yang berkenan dengan keuangan dan asetnya. Pasalnya, belum ada dampak pemasukkan ke daerah dan temuan dugaan kejanggalan, akibat tidak profesional Dewas, Direksi dan Pejabat Eksekutif BPR dalam pengelolaan. Sehingga mengakibatkan BPR saat ini dalam kondisi tidak sehat,”ungkap BM afrizal, SH.

Pertemuan lanjutan yang rencananya akan dilaksanakan hari ini, senin 15 maret belum sempat di gelar. Hal itu karena bertepatan dengan jadwal sidang paripurna anggota DPRD tentang perda desa yang di ikuti oleh seluruh anggota DPRD.

Antonius Dalle, Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Mukomuko

Diungkapkan ketua komisi II DPRD MM Antonius Dalle, pertemuan lanjutan penelusuran terkait masalah BPR terpaksa di undur jadwalnya. Pasalnya dalam minggu ini bertepatan dengan jadwal sidang paripurna.

“Jadwal penelusuran mengenai permasalahan BPR akan kita lanjutkan pada Senin depan. Mengingat dalam minggu ini bertepatan dengan jadwal sidang paripurna terkait pembentukan, penghapusan dan penggabungan desa. Serta sidang tentang perda pelaksanaan pemilihan kepala desa. Untuk penelusuran BPR ini. Kami tetap serius dan terus kita upayakan hingga selesai,”kata Anton serius.

Sekedar mengingatkan, akibat angka NPL mencapai 13% pengelolaan BPR MM menjadi pantauan dan ditelusuri oleh pihak komisi II DPRD kabupaten MM. Pada hari Rabu tanggal 10 Maret pihak BPR mendatangi ruang kerja Komisi II DPRD MM, setelah mendapat surat panggilan resmi pada hari Senin 8 Maret dari komisi II. Dalam pertemuan tersebut, berbagai pertanyaan di tujukan ke petinggi BPR, sehingga satu – persatu dugaan kejanggalan mulai dari awal pendirian dan sistem pengelolaan BPR mencuat. Karena keterbatasan waktu dan juga pihak BPR tidak membawa semua berkas yang ingin di teliti ketua dan anggota komisi II, sehingga diputuskan jadwal pertemuan dan penelusuran komisi II DPRD MM terhadap pihak BPR dilanjutkan senin tanggal 15 Maret 2021, namun jadwal di undur senin depan 22 Maret.(top)