//Anton : Surat Panggilan Resmi Sudah Kami Layangkan//

Semarfm.com – Janji pihak komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mukomuko (MM), untuk menelusuri kacaunya pengelolaan dan pengembangan Perusaan Umum Daerah (Perumda), yakni Bank Perkreditan Rakyat (BPR), keseriusan tersebut dibuktikan dengan mengirimkan surat resmi pemanggilan kepada pihak BPR untuk hadir hari Rabu tanggal 10 Maret 2021. Dalam surat tersebut pihak yang dipanggil untuk tahap awal adalah Dewan Pengawas (dewas), Direksi dan kepala bagian Perumda BPR MM.

Antonius Dalle, Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Mukomuko

Diungkapkan Ketua Komisi II DPRD MM Antonius Daille, mengenai permasalahan yang terjadi di BPR akan dilakukan penelusuran mulai dari sejak berdiri BPR  hingga pengelolaan penyataan modal bersumber dari APBD mencapai hingga 7 Milyar lebih, namun kondisi BPR tidak menghasilkan. Untuk tahap telah dilakukan pemanggilan untuk pihak BPR, kemungkinan akan dilakukan pemanggilan kepada pihak Pemkab selaku pemodal, melalui bagian yang menaungi BPR.

“Surat pemanggilan secara resmi dari Komisi II sudah kami kirim hari ini. Hari rabu kaki meminta semua pihak yang di panggil agar datang, sekaligus membawa semua berkas yang kami minta. Kita akan telusuri semuanya apa penyebab tidak sehatnya pengelolaan BPR selama ini,”tegas Anton.

Novri Ardiantasari. SE Sekretaris Komisi II DPRD Kabupaten Mukomuko

Hal senada juga diungkapkan sekretaris Komisi II Novri Ardiantasari, selain melakukan penelusuran terkait pengelolaan, juga penelusuran perekrutan karyawan dan petinggi BPR yang diduga “bekingan” orang kuat tersebut.

“Semua akan terbuka nanti. Saya juga mendapat beberapa laporan terkait yang terjadi di tubuh BPR. Nanti pada hari Rabu akan saya pertanyakan ke pihak BPR. Terkait masalah adanya orang titipan yang berkerja di BPR juga akan kita lihat, seperti apa kinerjanya dan ke ahliannya dalan pengelolaan keuangan bank,”kata Novri serius.

Kabri anggota Komisi II DPRD Kabupaten Mukomuko juga Ketua Fraksi PAN

Sementara itu, Kabri anggota komisi II juga ketua fraksi PAN dengan tegas menyatakan siap menelusuri dan mempertanyakan perihal yang membuat tidak adanya sumbangsih PAD dari BPR untuk daerah. Selai itu komisi II mempunyai wewenang untuk mempertanyakan hal kepada BPR, karena termasuk dalam pengawasan dan mitra kerja komisi II.

“Dengan tegas saya mengatakan akan menelusuri perihal ini dan akan fokus membongkar semuanya hingga tuntas. Sampai saat ini di duga tidak ada  pemasukan untuk daerah dari BPR selama ini,”tegas Kabri.(top)