//3 Petinggi Kabag BPR “Di Imbau Juo”//

Semarfm.com – Terkait permasalahan Perumda Bank Perkeriditan Rakyat (BPR) Kabupaten Mukomuko (MM) tampaknya meruncing. Permintaan pemanggilan dilakukan oleh pihak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) MM terhadap Dewas, Direksi dan Petinggi Bidang di tubuh BPR akan dilaksanakan oleh komisi II DPRD MM. Disinyalir dalam waktu dekat ini pihak komisi II akan melayangkan surat pemanggilan kepada pihak BPR secara resmi. Diketahui angka NPL perumda BPR MM melonjak naik, dari 2019 hingga mencapai 13 persen pada tahun 2020,  hal itu membuat kondisi BPR saat ini tidak sehat. Sesuai dengan PBI nomor 6, sebuah bank pengelolaannya dikatakan sehat apabila angka NPL tidak lebih dari 5 persen. Hal ini lah yang akan di telusuri oleh pihak Komisi II DPRD MM, bagaimana sistem pengelolaan oleh Dewas, Direksi dan Kabag di BPR sehingga terjadi peristiwa tersebut.

Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Mukomuko Antonius Dalle

Diungkapkan ketua komisi II DPRD MM Antonius Dalle, terkait tidak sehatnya pengelolaan BPR dan terjadi dugaan kejanggalan perekrutan Dewas dan petinggi bidang di BPR dari awal akan menjadi perhatian khusus komisi II nantinya. Keseriusan dalam mengungkapkan kebenaran tersebut, secepatnya akan di lakukan pemanggilan terhadap mereka.

“Secepatnya akan kami layangkan surat pemanggilan terhadap Dewas, Direksi dan para petinggi bidang di BPR. Kita akan pertanyakan mulai dari awal berdirinya BPR, termasuk perekrutan pegawai nya,”tegas Anton.

Disinggung mengenai adanya dugaan titipan “ughang Padek” dan pelanggaran perda nomor 3 tahun 2017 yang di lakukan saat perekrutan Dewas dan petinggi Kabag di BPR pada tahun 2017, Anton mengakui hal itu bisa saja terjadi. Untuk mengetahui kebenaran hal tersebut, komisi II juga akan melakukan pemanggilan terhadap kepala bagian di BPR.

“Kalau bebicara tentang dugaan ada orang titipan menjadi pegawai dalam pengelolaan BPR, hal itu bisa saja terjadi. Kalau orang titipan itu tidak bisa bertanggung jawab dan tidak ahli serta tidak berpengalaman dalam bidangnya, pasti pengelolaannya bermasalah. Kita akan lihat riwayat pengalaman mereka nanti,”ungkap Anton.

Sekretaris Komisi II DPRD Kabupaten Mukomuko Novri Ardiantasari. SE

Sementara hal senada diungkapkan sekretaris komisi II DPRD MM Novri Ardiantasari SE, ia mendukung penuh langkah pemanggilan kepada pihak BPR tersebut. Sebab sumber dana yang di kelola oleh pihak BPR dari APBD MM dengan jumlah besar Rp. 7 Milar lebih sampai saat ini.

“Saya dukung pemanggilan tersebut. Kita juga ingin tahu sistem cara pengelolaan dan bersumber APBD tersebut. Kita akan minta semua berkas, dan laporan serta berita acara sejak berdirinya perumda BPR nantinya,”jelas Novri.

Aceng Zakaria anggota Komisi II DPRD Kabupaten Mukomuko

Diminta tanggapan Aceng Zakaria anggota komisi II DPRD MM terkait pemanggilan piahk BPR, Aceng juga mendukung langkah tersebut. Namun pemanggilan yang di lakukan lain dari sebelumnya. Selain laporan juga akan diminta bukti akta pendirian BPR sejak awal dan berkas laporan audit serta laporan lainnya.

“Saya setuju atas pemanggilan para petinggi BPR. Selama ini hanya direksi yang datang ke DPRD. Kali ini semua petinggi akan di panggil, kita akan pertanyakan mereka nanti memang ahli dan berpengalaman atau tidak dalam mengelola keuangan perbank kan,”tutup Aceng.(top)