//BM Afrizal : Diduga Menyalahi Perda No 3 Tahun 2017//

Perda no 3 tahun 2017 penganti Perda no 8 tahun 2012 tentang Perumda Bank Perkreditan Rakyat

Semarfm.com – Tampaknya permasalahan kondisi Perumda Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang dananya bersumber dari APBD Kabupaten Mukomuko (MM) menjadi perhatian banyak pihak. Pasalnya sesuai PBI nomor 6, menyatakan jika angka NPL lebih dari 5 persen, dinyatakan kondisi keuangan dan pengelolaan sebuah bank tidak bagus sehingga bank dinyatakan sakit (sekarat). Salah satu yang diduga menjadi penyebab dan menjadi pembicaraan hangat, para direksi dan dewan pengawas(Dewas), serta para petinggi karyawan BPR dalam bekerja. Beberapa hari ini berhembus kabar, diduga perekrutan Dewas dan petinggi Pegawai di BPR adalah titipan beberapa pejabat (“Ughang Padek)dan orang dekat kepala daerah saat itu. Selain itu dalam perekrutan Dewas diduga tidak sesuai dengan Perda no 3 tahun 2017 yang menggantikan perda no 8 tahun 2012. Tertulis pada pasal 25, 26 dan 27, 2 orang yang menjabat sebagai ketua dan anggota Dewas diketahui tidak berdomisili di Mukomuko.

Pemerhati hukum  Kabupaten juga eks Sekda MM, BM Afrizal.SH

Diungkapkan pemerhati hukum Kota MM BM Afrizal. SH yang juga Eks Sekda MM, dalam perda yang berlaku saat ini, ada salah satu pasal, menyatakan perekrutan dewan pengawas BPR tidak boleh ada terkait keluarga dengan Direksi dan pejabat pemerintahan. Jika itu terjadi jelas sudah ada melanggar perda yang sudah di sepakati antar eksekutif dan legislatif. Dan ada wewenang pihak legislatif mempertanyakan hal tersebut terhadap Direksi BPR dan pihak bidang terkait Pemda pengguna APBD sekaligus pemodal bank tersebut.

“Berarti dalam perekrutan direksi, dewan pengawas dan petinggi bagian itu ada dugaan nepotisme atau mementingkan keluarga, kerabat serta orang dekat, tidak sesuai prosedur yang ada. Jika hal itu terjadi, ya jelas sudah bisa di duga alamat penggelolaan keuangan bank yang bersumber dari APBD itu  tidak sehat. Masalah ini harus di tuntaskan sebelum jabatan mereka habis. Masalah  “amburadul” pengelolaan BPR ini, juga jadi salah satu beban tugas diantara yang lain, bagi Bupati H Sapuan untuk diselesaikan nantinya,”ungkap BM Afrizal SH.

Dilanjutkan BM Afrizal selain itu, dugaan pelanggaran perekrutan Dewas dalam perda no 03 tahun 2017, 2 orang Dewas di haruskan berdomisili di daerah setempat. Diketahui 2 orang yang menjabat sebagai Dewas bertempat tinggal di provinsi Sumatera Barat (Padang).

“Ini sudah jelas salah, didalam perda nomor 3 2017 pasal 25 sudah mengatur , malah di langgar, jika domisili mereka jauh kapan waktu mereka bekerja? Mereka itu semua di gaji lho. Kami meminta anggota DPRD yang terhormat harus pertanyakan bukti kerja mereka, dengan meminta berita acara kegiatannya,”kata BM Afrizal.

Saprin Efendi, S.Pd Ketua DPD Lembaga JIMM Kabupaten Mukomuko

Sementara itu ketua DPD Lembaga Jaringan Itelektual Manifesto Muda (JIMM) Kabupaten MM Saprin, menyatakan sampai saat ini, pihak BPR mengelola dana yang bersumber dari APBD lebih kurang Rp 7 Milyar sejak berdiri. Dengan perekrutan awal berdiri para petinggi BPR yang diduga sudah bertentangan dengan perda nomor 3 tahun 2017 tersebut, tentu berdampak pada pengelolaan kesehatan keuangan bank. Ini menjadi PR bagi Komisi II DPRD MM, sebab BPR di bawah kepengawasan mereka.

“Tidak sedikit jumlah uang yang dikelola BPR, apalagi itu dana bersumber dari APBD Mukomuko. Sudah menjadi pembicaraan di tengah masyarakat beberapa petinggi karyawan ada orang dekat kepala daerah dan pejabat lain, saat perekrutan awal. Anehnya lagi dalam memberikan jabatan petinggi pegawai BPR juga terkesan mencurigakan. Orang atau pegawai memegang jabatan tersebut ada kretiria seperti, salah satunya  harus berpengalaman dan ahli dalam dunia perbankan. Ini akibat nya jika menempatkan orang “titipan” tidak ahli dalam bidangnya. Permasalahan ini kami meminta harus di usut tuntas oleh pihak komisi II DPRD MM nanti,”ujar Saprin, S.Pd.

Dikonfirmasi direktur utama BPR Nurwan Tinur. SE, mengakui jika 2 orang yang menjabat ketua dan anggota Dewas berdomisili Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) tidak berdomisili di Kabupaten Mukomuko.

“Ya mereka berdomisili di Provinsi Sumbar, salah satunya di Kabupaten Pesisir Selatan yakni di Tapan dan satunya lagi di Kota Padang,”singkat Nurwan. (Top)