//Tahun 2019 Hingga 2020 di Atas 5%//

Dipertanyakan : Status Jabatan Direksi dan Dewan Pengawas Perumda BPR Mukomuko di pertanyakan, dampak tinggi angka NPL

Semarfm.com – Salah satu membuat tidak sehatnya suatu bank dalam pengelolaannya adalah tinggi angka NPL (Non Perfoming Loan). NPL adalah salah salah satu indikator kesehatan aset suatu bank. Indikator tersebut dapat berupa rasio keuangan pokok memberikan informasi penilaian atas kondisi permodalan, rentabilitas, risiko kredit, risiko pasar serta likuiditas. Sesuai peraturan Bank Indonesia No.6/10/PBI/2004 mengenai sistem penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum menetapkan bahwa rasio kredit bermasalah (NPL) yakni 5 %. Semakin tinggi nilai NPL di atas 5 % maka di nyatakan bank tersebut tidak sehat.Perumda BPR (Bank Perkreditan Rakyat) Kabupaten Mukomuko (MM) di bawah naungan BUMD ini, NPL pada tahun 2019 disinyalir mencapai sekitar 9,93 % nilai NPL nya. Sedangkan pada tahun 2020 BPR MM tingginya nilai NPL disinyalir mencapai sekitar 10 – 15 %, sesuai dengan PBI no 6 di duga BPR MM telah kolap. Dengan terjadinya hal tersebut beberapa masyarakat mempertanyakan kualitas dan kinerja Direksi dan Dewan Pengawas (Dewas) BPR MM.

Pemerhati hukum Kabupaten juga eks Sekda MM, BM Afrizal

Diungkapkan salah seorang tokoh masyarakat MM BM Afrizal yang juga mantan Sekda MM, mengenai terjadinya peningkatan NPL pada BPR MM, diduga tidak lepas dari kurang cakapnya pihak direksi dalam pengelolaan perbankan itu. Selain itu diduga juga kurangnya pengawasan dari pihak dewan pengawas BPR itu sendiri, sehingga kejadian tidak sehatnya sebuah keuangan bank. Padahal para direksi dan Dewas BPR di pilih dan diangkat oleh kepala daerah dengan beberapa kreteria penting hingga dinyatakan bisa memegang jabatan direksi dan DP BPR MM.

“Sehat dan tidak sehat BPR MM itu tidak lepas dari kinerja Direksi dan Dewas itu sendiri. Kalau mereka bekerja sesuai ke ahlian dan cakap maka BPR akan berkembang. Kalau begini kejadiannya diduga Direksi dan Dewas BPR MM asal main tunjuk saja oleh kepala daerah. Ini terbukti dengan tingginya angka NPL sejak tahun 2019 hingga sekarang, kami meminta para anggota dewan yang terhormat, mempertanyakan dan memanggil para direksi dan Dewas BPR untuk menjelaskan dan meminta bukti surat atau ijazah mereka, jika benar mereka ahli dalam bidang perbankan,”tegas BM Afrizal.

Syamsuri Rustam penasehat FPKM dan Eks anggota DPRD MMSementara hal yang sama di ungkapkan H. Syamsuri Rustam Penasehat Forum Peduli Kabupaten Mukomuko (FPKM), perihal tidak sehatnya manajemen Bank BPR MM tentu tanggung jawab semua pihak direksi Perumda BPR. Sedangkan kuncuran dana pernyataan modal dari APBD MM terus dilakukan hingga milyaran rupiah kepada Perumda BPR MM sejak berdiri tahun 2017 ini, namun hasil belum terbukti. Dengan adanya kejadian tidak sehat nya kondisi BPR saat ini, tentu menjadi pertanyaan besar bagi masyarakat, Syamsuri juga meminta pihak anggota DPRD MM untuk mengoreksi manajemen direksi BPR.

“Bukan sedikit uang daerah yang berputar di BPR tersebut. BPR Itukan perusahaan milik daerah, wajib anggota DPRD mempertanyakan penyebab “kolab” atau tidak sehatnya perputaraan modal disana. Kami meminta seluruh dewan direksi dan dewan pengawas BPR di panggil oleh anggota DPRD. Kami menginginkan ketegasan seperti itu, agar jangan sampai nanti pihak dereksi dan Dewas yang menjabat, sekarang lepas tangan dengan kondisi BPR yang amburadul dan tidak sehat ini,”demikian Syamsuri.(top).