//BM Afrizal : Harus Transparansi Ke Masyarakat//

Semarfm.com – Sebelum mengakhiri masa jabatannya sebagai Kepala Daerah (Bupati) Kabupaten Mukomuko (MM) Choirul Huda harus menyerahkan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) MM dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (RLPPD) kepada masyarakat Mukomuko. Kedua hal ini harus dilakukan karena diatur oleh pasal 5 ayat 2 UUD 1945 dan UU nomor 23 tahun 2014. Selain itu tertuang dalam PP nomor 3 tahun 2007 dan PP nomor 6 tahun 2008 yang di gantikan PP nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Tentang penyampain LKPJ dan RLPPD oleh Bupati harus transparansi, akuntanbilitas dan akurasi sesuai dengan apa yang terjadi, dan harus diketahui dan di publikasikan kepada seluruh masyarakat MM, melalui media cetak dan online dan elektronik.

M Ali Syaftaini Ketua DPRD MM

Diungkapkan Ketua DPRD MM M Ali Syaftaini, mengenai LKPJ kepala daerah kepada DPRD memang harus di laksanakan, pasalnya sudah tertera dalam aturan yang berlaku. Terhitung 3 bulan dari habis masa tahun anggaran, kepala daerah harus menyerahkan LKPJ tahun sebelumnya. Sesuai PP nomor 13  tahun 2019 dan Permendagri nomor 18 tahun 2020 yang mengatur lebih lanjut.

“Penyerahan LKPJ akhir satu tahun anggaran diserahkan kepada DPR tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir. Berarti LKPJ tahun 2020 itu diserahkan pada bulan maret nanti. Dari evaluasi DPRD maka akan di paripurnakan”tutur Ali.

Armansyah Ketua Komisi I DPRD MM

Hal senada di ungkapkan Armansyah ketua Komisi I DPRD MM, setahunya kepala daerah harus menyerahkan LKPJ 5 tahun kepemimpinannya kepada DPRD terhitung 30 hari sebelum akhir masa jabatan dan hal itu wajib dilaksanakan. Namun dengan perubahan aturan, sesuai dengan Permendagri nomor 18 tahun 2020 pasal 20 ayat 1 – 3 menyatakan sesuai masa jabatan habis, akan ada penyerahan memori serah terima dari pejabat yang lama ke yang baru.

“Setahu saya, sebelum akhir masa jabatan kepala daerah harus menyerahkan LKPJ masa ia menjabat 5 tahun. Nanti LKPJ tersebut akan di evaluasi oleh DPRD dan akan dibahas di sidang paripurna. ,”kata Arman.

Antonius Daile Ketua Komisi II DPRD MM

Sementara Ketua Komisi II Antonius Daile juga menanggapi terkait LKPJ tersebut. Menurutnya, tolak ukur penilaian LKPJ banyak karakternya. Namun kemungkinan akan sejalan dengan hak angket yang telah berjalan, semua akan di bahas nantinya.

“Hasil rekomendasi evaluasi dewan terhadap LKPJ akan diberikan kepada kepala daerah. Mengenai LKPJ pertanggung jawab kepala daerah selama 5 tahun berubahnya aturan akan dibahas. Semua akan di pertegas dengan hak angket yang telah dipersiapkan,”jelas Anton.

Pemerhati hukum Kabupaten MM BM Afrizal SH

Dilain pihak salah seorang pemerhati hukum MM BM Afrizal juga mantan Sekda MM mengungkapkan, selain penyerahan LKPJ ke DPRD Bupati Choirul Huda juga harus memberikan RLPPD dan harus diketahui masyarakat Mukomuko. Hal tersebut wajib dan harus dilaksanakan oleh kepala daerah. Penyampaian RLPPD itu harus transparan tanpa ada yang disembunyikan kepada masyarakat sesuai dengan PP nomor 13 tahun 2019 dan permendagri nomor 18 tahun 2020. Bukti transparansi RLPPD harus di publikasi melalui media cetak dan online serta media elektronik.

“Penyampaian RLPPD harus transparan, bia masyarakata bisa menilai dan memberikan koreksi atas kebijakan yang telah dilakukan kepala daerah sudah sesuai dan tepat sasaran tidak. Sehingga bisa memberi masukkan agar lebih baik. Penyampaian RLPPD itu harus di pertanggung jawabkan sepenuhnya oleh bupati. Kita tunggu nanti, biar masyarakat bisa menilai sendiri,”tegas BM Afrizal.(top)