//Nopi Yanto : Mangkir 3 Kali, Bupati Akan Di panggil Paksa//

Sidang paripurna ke satu DPRD MM sekaligus usulan Hak Angket terhadap Bupati MM

Semarfm.com – Rencana anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mukomuko (MM), akan menggunakan Hak anggota DPR yang tertuatang dalam UU nomor 23 tahun 2014 dan peraturan DPRD MM nomor 1 tahun 2019 pasal 76 sampai dengan pasal 80 tampaknya dilaksanakan. Pada berita sebelumnya sebanyak 4 fraksi yakni Fraksi PDIP,Gerindra,Demokrat dan Perindo siap menyatakan memakai Hak angket DPR. Hari ini selasa 05 januari 2021 pada sidang paripurna masa ke satu DPRD MM yang dibuka langsung Ketua DPRD MM M Ali Syaftaini dan Waka II DPRD Nopi Yanto, dari Fraksi PAN ikut menyerahkan surat usulan Hak angket DPR terhadap bupati. Pernyataan usulan hak angket DPR dibacakan dalam sidang paripurna yang di hadiri pihak Polres MM, Kejari MM, Pengadilan Negeri MM, Pengadilan Agama MM dan pejabat teras Pemkab MM. Dari 7 fraksi yang ada di DPRD MM, hanya tinggal fraksi Golkar dan fraksi Restorasi yang belum mengusulkan surat hak angket DPR tersebut. Sebanyak 2 poin penting penting usulan hak angket terkait gagal bayar jilid II yakni gaji honorer di lingkungan pemerintahan daerah MM yang tidak terbayar 3 bulan dan ketidak hadiran kepala daerah (bupati) adalah paripurna pengesahan APBD tahun 2021.

Nopi Yanto Waka II DPRD MM

Diungkapkan Nopi Yanto selaku pimpinan sidang, mengenai pernyataan hak angket hari ini telah di paripurnakan. Sesuai dengan UU nomor 23 tahun 2014, hak angket adalah hak melakukan penyelidikan yang di miliki oleh anggota DPR, yang memutuskan bahwa prlaksanaan suatu undang – undang dalam kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis dan berdampak luas dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, bernegara bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang – rundangan.

“Dalam hak angket ini, kami berhak melakukan pemanggilan paksa terhadap Bupati dan Wabup serta jajarannya jika tidak datang sebanyak tiga kali. Usulan hak angket sudah di paripurnakan hari ini. Untuk selanjutnya akan dilakukan di bahas dalam interen DPRD. Langkah ini kami ambil di karenakan memikirkan masyarakat banyak dan kami disini adalah wakil masyarakat. Jika suatu keputusan untuk masyarakat diduga salah oleh pemerintah, kami berhak menyelidiki,”tegas Nopi Yanto.

Kabri Ketua Fraksi PAN

Sementara Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Kabri, menyatakan juga telah menyatakan usulan hak angket dari fraksi PAN terhadap bupati MM. Penyerahan surat usulan hak angket dilakukan pada saat sidang paripurna sedang berjalan, usulan hak angket salah satu bentuk pengawasan angota DPRD MM kepada bupati dalam memimpin daerah jika menjalankan keputusan atau kebijakan yang salah.

“Kami dari fraksi PAN juga meyerahkan surat usulan hak angket terhadap bupati. Saat ini sudah enam fraksi menyatakan pendapat yang sama. Kami akan berusaha penyelidikan ini bisa berjalan lancar dan selesai secepat mungkin,”tutup Kabri di dampingi Siswanto.(top)