//4 Fraksi Siap Gunakan Hak Anggota DPRD//

Sidang Paripurna Pamungkas hanya di hadiri Photo Bupati dan Wabup. Tampak kursi dua sosok pemimpin tersebut tak berpenghuni.

Semarfm.com – Paripurna pamungkas yang di gelar rabu 30 Desember 2020 pukul 22.00 WIB dibuka langsung oleh ketua DPRD MM Ali syaftaini perihal pembahasan APBD tahun 2021 penuh tanda tanya. Pasalnya, sidang paripurna yang harus dihadiri Bupati MM Choirul Huda untuk penandatangan pengesahan APBD 2021 Kabupaten Mukomuko (MM) untuk arah pembangunan dan kesejahteraan masyarakat tahun 2021 kembali mangkir. Dengan adanya kejadian ini membuat beberapa anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) geram dan akan menggunakan hak interpelasi hingga angket  yang di atur dalam UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yang akan berujung pada pemakzulan Bupati. Sidang paripurna dihadiri langsung Kapolres MM dan Dandim Mukomuko serta beberapa kepala dinas opd MM.

Armansyah anggota DPRD dari Fraksi Gerindra

Saat akhir penutupan sidang paripurna di awali dari instruksi salah seorang anggota DPRD dari Fraksi Gerindra Armansyah melakukan instrupsi, ia menyatakan usulan hak interplasi anggota DPRD untuk mengambil langkah hak Interpelasi dan Angket DPRD atas insiden ketidak hadiran Bupati dan wakil dalam sidang paripurna pamungkas ini.

“Sebentar ketua, ini pertama kali terjadi di Kabupaten Mukomuko yang kita cintai ini. Seorang Bupati tidak hadir dalam kegiatan terkait anggaran daerah yang sangat penting ini. Saya mengusulkan kita mengambil langkah hak interpelasi DPRD yang di atur UU. Kami dari fraksi gerindra siap menggunakan hak interpelasi dan hak angket, tidak memungkinkan kami inginkan langkah pemakzulan terhadap bupati MM dalam satu setengan bulan ini,”ungkap Armansyah.

Nopi Yanto anggota DPRD MM dari Fraksi Perindo

Sementara ketidak hadiran Bupati MM, Wabup dalam sidang paripurna ke 22 juga mendapat sindiran dari anggota Fraksi Perindo Nopi Yanto ia sangat menyayangkan tindakan yang dilakukan sosok pemimpin daerah tersebut. Rencana penggunaan hak angket DPRD untuk melakukan pemakzulan terhadap bupati sanggat di dukung penuh dari Fraksi Perindo.

“Tindakan yang dilakukan seorang pemimpin seperti ini tidak etis dilakukan. Udangan sudah diberikan, ini sudah kesekian kali tidak hadirnya bupati dalam sidang paripurna. Kami dari fraksi perindo menyatakan mendukung langkah pemakzulan tersebut,”tegas Nopi Yanto.

Mustadin Ketua Fraksi Perindo

Sementara anggota DPRD termuda Kabupaten Mukomuko juga Ketua Fraksi Perindo Mustadin juga menyatakan hal senada tentang langkah pengambilan hak anggota dewan tersebut. Selain itu mengenai gagalnya pengesahan Perda APBD yang direncanakan akan memakai Peraturan Kepala Daerah (Perkada) tentang APBD 2021 dipertanyakan kemurniannya. Perkada tertuang butuh proses panjang, ada penyusunan, perancangan perkada, fasilitasi rancangan perkada, pernomoran, perundangan perkada hingga pembatalan perkada.Diketahui Mustadin mengenai Perkada di atur dalam PP nomor 12 tahun 20 UU nomor 23 tahun 2014 dan perkada itu hanya pendelegasian kewenangan dari perda.

“Atas insiden yang terjadi dalam paripurna malam kemarin, saya menyayangkan ketidak hadirnya bupati dan wabup menjadi cacatan buram dalam kepemimpinannya. Seharusnya di akhir masa jabatan mereka apapun halnya, mereka harus menunjukan tanggung jawab terhadap masyarakat dan kepada kami wakil rakyat. Saya selaku ketua fraksi perindo mendukung pengambilan hak anggota DPRD yang tertuang dalam UU 23 tahun 2014,”ujar Mustadin.

Kemudian dari Fraksi PDIP Perjuangan Roni Pasla juga ikut meradang dengan permasalahan ketidak hadiran Bup dan Wabup dalam sidang paripurna penting tersebut. Pengambilan hak angket anggota dewan untuk melakukan pemakzulan terhadap pemimpin daerah MM didukung oleh Roni Pasla dari Fraksi PDIP.

“Kami dari pihak wakil rakyat tidak ada kesalah pahaman dengan eksekutif. Untuk paripurna kali ini undangan sudah dilayangkan, namun memang mungkin tidak ada niat bupati dan wabup untuk hadir dan memikirkan nasib Mukomuko untuk kedepannya, dan ketidak hadiran bupati telah terjadi beberapa kali. Jadi kami dari fraksi PDIP menyatakan mendukung pengambilan hak angket anggota DPR,” tegas Roni.

Aceng Jakaria anggota DPRD Fraksi Demokrat

Dilain itu Aceng Jakaria anggota DPRD MM srkaligus sekretaris Fraksi Demokrat juga menyanyangkan atas tindakan Bupati Choirul Huda, yang seakan – akan lebih mementingkan ego selaku seorang pemimpin dari pada memikirkan kemajuan daerah kedepannya. Selaku seorang wakil rakyat dan juga politisi partai besar, Aceng bersama Fraksi Demokrat akan menggunakan hak Interpelasi dan angket menyatakan mosi tidak percaya dan memohon langkah Pemakzulan terhadap Bupati sesuai dengan aturan pasal 27 UU nomor 22 tahun 2003 tentang MPR,DPR,DPD dan DPRD di perkuat UU 23 tahun 2014  tentang pemerintah daerah.

“Saya sangat kecewa besar atas sikap egoisnya bupati dan wabup MM yang tidak hadir dalam paripurna. Saya selaku sekretaris Fraksi Demokrat, menyatakan sepakat langkah pengambilan hak interplasi menuju langkah pemakzulan. Seharusnya kesampingkan ego agar lebih mementingkan masyarakat dan daerah mukomuko  yang kita cintai ini,”terang Aceng.

Syamsuri Rustam tokoh masyarakat juga eks anggota DPRD MM

Dari tokoh masyarakat yang juga salah seorang mantan anggota DPRD MM Syamsuri Rustam, mendukung penuh rencana anggota DPRD MM dalam menerapkan hak dan tugas DPRD MM yang tertuang dalam UU nomor 23 tahun 2014 tersebut. Pasalnya Rencana Perkada untuk APBD 2021 tersebut di duga banyak terjadi kesenjangan nantinya. Terlebih nanti, dalam sistem keuangan daerah, sebab pengambilan keputusan Perkada biasanya di pengaruh dari hasil pilkada.

“Saya dari tokoh masyarakat mendukung tindakan pengambilan hak oleh anggota wakil rakyat. Yang lebih baik itu, dua pihak perbanjangan tangan rakyat ini, harus saling menyetujui dalam memutuskan kebijakan yang berpengaruh bagi masyarakat dan arah pembangunan daerah kedepan. Tidak boleh satu pihak, ini legeslatif sudah mengedepankan kepentingan masyarakat malah eksekutif tidak berpikir demikian. Jangan salah kedua lembaga ini mempunyai hak masing-masing. Namun lembaga legeslatif ada poin khusus, mempunyai hak memberhentikan bupati dan wabup yang di atur dalam UU nomor 23 tahun 2014,”demikian Syamsuri.(top)