//Hafrizal : Diduga Menyalahi Adminitrasi Keuangan//

Masalah gaji honda tenaga pendidik terus bergulir dan menjadi bumerang bagi Pemkab.

Semarfm.com – Terkait permasalahan gaji tenaga honor daerah (honda) yang tidak dibayar oleh Pemkab Mukomuko (MM) selama 3 bulan, terus bergulir menjadi topik hangat pembicaraan masyarakat MM. Terkhusus gaji honda 1183 tenaga pendidik, dengan gaji Rp 1.000.000/bulan dikalikan 3 bulan sehingga total Rp 3,5 Milyar lebih, menjadi pertanyaan besar keberadaan dana yang telah di anggarakan DPRD tersebut. Salah satu kejanggalan terkait hal tersebut, para honda tenaga pendidik se Kabupaten MM telah menandatangani Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) pencairan hingga bulan Desember, namun hak mereka tidak didapati. Diduga tindakan yang dilakukan pihak pemkab tersebut bisa dikatogerikan sebuah upaya penipuan dan penggelapan dana honor yang sudah di anggarkan.

Pemerhati hukum Kabupaten MM BM Afrizal SH

Diungkapkan pemerhati Hukum Kabupaten MM BM Afrizal SH, menurutnya tindakan yang dilakukan oleh pihak Pemkab MM melalui instansi terkait, diduga telah melanggar aturan adminitrasi keuangan. Dijelaskan BM Afrizal juga eks Sekda MM, keuangan daerah sudah di atur dengan PP nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah. Setahunya setiap pengeluaran spj yang sudah ditanda tangan harus sesuai peruntukkan dan dana sudah disediakan. Proses sebuah anggaran,mulai di bahas bersama DPRD dan di anggarkan di APBD dengan dana tersedia.

“Mengenai gaji tenaga honor kan sudah ada anggaran dananya kenapa mesti ditahan. Khusus lagi masalah tenaga honor guru yang spj sudah di tanda tangan serta tugas mereka mengajar telah dilaksanakan, namun mereka tidak di bayar, ini kan suatu tindakan jahat. Terkait masalah ini bisa di pidanakan, sebab ada indikasi dugaan penipuan dan penggelapan oleh pihak pemkab dan beberapa instansi terkait. Kasihan lah para tenaga honda yang sudah mengabdi namun hak mereka tidak diberikan,”ungkap BM Afrizal serius.

Anggota DPRD MM Fraksi Gerindra

Sementara dikatakan anggota DPRD MM dari Fraksi Gerindra Damsir, menegaskan pihak pemkab MM harus mengupayakan agar gaji para tenaga honor bisa dibayar. Selain itu, Damsir menyayangi kebijakan Bupati MM Choirul Huda yang tidak memikirkan nasib para tenaga honor tersebut.

“saya menyayangkan sikap bupati yang tidak memikirkan nasib para tenaga honor tersebut. Mereka berharap gaji 3 bulan dibayar untuk menyambung hidup. Sesuai dengan rekomendasi DPRD lintas komisi, kami menginginkan agar gaji para tenaga honor di bayar,”tegas Damsir.

Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten MM Ruslan

Sementara dikonfirmasi Kadis Diknas Ruslan, mengenai gaji para honor khusus tenaga pendidik yang belum dibayar selama 3 bulan, terhitung oktober,november dan desember. Terkait hal tersebut, Ruslan menjelaskan pemerintah daerah melalui BKD sesuai dengan usulan ke DPRD MM tahun 2019 tentang honda tenaga pendidik.

“Kalau kami dari dinas mengimbau pihak BKD harus membayar karena itu sudah di anggarkan. Gaji para honor tenaga pendidik sesuai usulan yang dilakukan dinas ke komisi III dengan anggaran bahwa dana itu ada, maka di usulkan dinas. Mekanisme pencairan dana itu bukan di diknas namun di BKD,”tutup Ruslan.(top)