// Tanda Tangan Pencairan Hingga Bulan Desember//

Hearing sore hari angota DPRD dengan BKD dan tenaga Honda terkait honor mereka yang belum dibayar 3 bulan

 

Semarfm.com – Permasalahan gaji honor daerah (honda) yang belum di cairkan oleh pihak Pemkab MM berbuntut panjang. Para tenaga honor mengadu nasib mereka ke para anggota DPRD MM. Perwakilan dari  honda tenaga Pendidikan, Damkar mendatangi gedung DPRD MM hari ini pukul 10.00 WIB di aula gedung DPRD diterima langsung oleh unsur pimpinan dewan dan 3 orang ketua komisi hingga pukul 16.24 Wib berpindah ke ruang kerja ketua DPRD. Dalam hearing yang dilakukan lintas komisi diruang kerja Ketua DPRD, di buka langsung oleh ketua DPRD MM M Ali syaftaini kemudian di alihkan pimpinan hearing waka II Nopi Yanto, juga dihadiri Ketua Komisi II Antonius Daile, Ketua komisi III Wisnu Hadi.

Sempat terjadi kehebohan, saat salah seorang honor tenaga pendidikan mengadu mereka telah menanda tangani berkas pencairan hingga bulan desember 2020. Dengan adanya hal ini, membuka tabir betapa “bobrok” nya roda pemerintahan Kabupaten Mukomuko (MM) saat ini. Perihal terkuaknya permasalahan tanda tangan pencairan tiga bulan ini, wajar pihak honor tenaga pendidik mempertanyakan hak mereka. Terhitung total honor tenaga pendidik selama 3 bulan sebesar Rp 3 Milyar lebih, di pertanyakan keberadaannya.

Dikatakan Ketua PGRI MM Rasita S.Pd, jika tidak terbayarnya gaji para honor tenaga pendidikan akan berdampak pada mutu pendidikan di daerah ini. Jika semua para tenaga honor melakukan aksi mogok, maka akan membahayakan mutu pendidikan pada tahun depan.

“Kami berharap, agar pemda membayar gaji para honor guru ini. Jika semua honor ini mogok, saya yakin kami guru pegawai akan kelabakan. Sebab tenaga pendidik lebih banyak honor dari pada pegawainya,”ujar Rasita sambil menangis.

Dalam suasana terharu tersebut, salah seorang tenaga honor pendidikan berdiri dan mengadu perihal tanda tangan yang telah dilakukan oleh semua tenaga honor pendidik, sekitar bulan maret dan april untuk proses pencairan satu tahun hingga bulan desember 2020. Pengaduan yang dilontarkannya sehingga membuat para anggota dewan dan yang lain terkejut.

“Pak dewan dan semuanya, kami dianjurkan oleh pihak dinas pendidikan, menandatangi pencairan gaji honor hingga bulan ini. Kami tanda tangan itu pada bulan september kemarin. Alasan mereka tanda tangan itu karena covid. Kami ingin mempertanyakan kemana hak kami tersebut,”tegas salah seorang honor tenaga pendidikan.

Dalam hearing yang digelar, pihak BKD di hadiri langsung Kepala Badan Keuangan Daerah Agus Sumarman, ia menyatakan untuk cash flow yang ada di kas daerah saat ini sebesar Rp 6,179 Milyar lebih dan peruntukan dana tersebut sudah ada.

“kami berkesimpulan setelah rapat di ruang bupati, maka disimpulkan pemda tidak dapat membayarkan honda selama tiga bulan, kemudian TPP dua bulan dan honorarium kegiatan di opd. Kami juga tidak dapat membayar belanja barjas juga belanja modal,” tutur Agus.

Hearing pagi pukul 10.00 WIB antara tenaga honda dan anggota DPRD di aula gedung dewan.

Sementara untuk memperjuangkan hak tenaga honor, pihak anggota DPRD lintas komisi bersepakat merekomendasikan kepada Pemkab MM untuk membayar gaji para honor, karena ini bersifat hak dan urusan penghidupan keluarga mereka. Mengenai adanya laporan dari tenaga honor pendidikan terkait, menandatangi berkas pencairan hingga bulan desember namun belum mendapatkan hak mereka, lebih lanjut akan di bahas nanti.

“Kami dari lintas komisi bersepakat, merekomendasikan agar pihak Pemkab MM membayar seluruh honor honda yang belum dibayar selama tiga bulan. Untuk permasalahan yang di alami honor tenaga pendidik kami akan membahas lagi selanjutnya antar lintas komisi,” ungkap Nopi Yanto.(top)