//2 Anggota DPRD Kritik Kinerja Pemkab//

Semarfm.com – Tidak terlaksananya secara optimal pembangunan di Kabupaten Mukomuko ((MM) pada tahun 2020, kembali dikritisi anggota DPRD MM dari fraksi Perindo dan Demokrat. Terkait dana APBDP tahun 2020 yang di anggarkan sebesar Rp 25 M untuk membayar hutang tahun 2019 di hargai dua anggota DPRD ini. Namun terkait tidak berjalannya fisik yang sudah di anggarkan pada APBDP 2020 serta belum jelasnya kucuran Dana Bagi Hasil (DBH) untuk Kabupaten MM dari Provinsi kembali di kritisi mereka. DBH dari provinsi dengan jumlah kisaran lebih kurang Rp 9 M tersebut, jika sudah di transfer bisa di manfaat untuk kesejahteraan masyarakat. Namun hingga masuk bulan Desember 2020 ada tidaknya DBH dari provinsi belum diketahui.

Antonius Daile anggota DPRD MM dari fraksi Perindo

 

Diungkapkan Antonius Daile anggota DPRD MM dari fraksi Perindo, mengenai sudah atau belum masuk transfer DBH dari provinsi ke daerah khusus Kabupaten MM, sampai saat ini belum ada kejelasan. Jika memang sudah masuk dana DBH tersebut bisa digunaka untuk kegiatan fisik seperti JUT, Drainase dan bantuan barang bagi para petani.

“Sampai saat ini belum ada kejelasan tentang transfer DBH tersebut. Ini menandakan kurangnya komunikasi pihak Pemkab MM dengan pihak Provinsi. Bisa dilihat, tahun 2019 pembangunan minim, tahun sekarang malah lebih minim. Kita mempertanyakan kinerja Bupati, Sekda dan TPAPD,khusus tentang belum adanya kejelasan kucuran DBH itu,”ucap Anton.

Aceng anggota DPRD dari fraksi Demokrat

 

Sementara itu, kritisi secara tegas juga di sampaikan oleh Aceng Fikri Jakaria anggota DPRD dari Fraksi Demokrat. Ia mengaku sangat kecewa, khusus dengan tidak terealisasinya  kegiatan fisik yang dananya telah di anggarkan pada APBDP tahun 2020. Ia sangat menyayangkan uang yang sudah di anggarkan untuk meningkat kesejahteraan masyarakat, tetapi tidak di laksanakan kegiatannya.

“Sampai saat ini, kami belum menerima secara resmi dari Pemkab dan OPD, alasan kenapa tidak berjalannya kegiatan fisik di APBDP tahun ini. Kami akan panggil beberapa OPD untuk mempertanyakan terkait masalah ini. Ada ketakutan apa sehingga tidak terealisasi,”tegas Aceng

Ketika di konfirmasi Plt Bupati MM Haidir, mengenai DBH dari Provinsi secara resmi pemberitahuan ada atau tidaknya anggaran DBH tersebut belum diterimanya.

“Secara resmi pemberitahuan tentang anggaran DBH sampai sekarang belum ada. Namun kita berharap secepatnya ada kejelasan tentang DBH dari provinsi untuk Mukomuko tersebut,”ungkap Haidir.(top).