//Burhan :  Kami Minta Fasilitasi Pertemuan Dengan Orang Perusahaan//

 

Hearing : Tokoh adat dan kaum Penarik mendatangi gedung DPRD MM, mengadu masalah tanah Adat desa ke unsur Pimpinan Dewan

 

Semarfm.com – Pemintaan tokoh adat,kaum dan masyarakat Desa Penarik Kecamatan Penarik, perihal ingin mengadu ke Dewan Pereakilan Rakyat Daerah  (DPRD) Mukomuko (MM) masalah lahan adat Desa Penarik di titik SJE 99 seluas 2099 Hektare yang dikelola oleh pihak PT Agro Muko. Hari ini kamis 12 november pukul 11.00 Wib, Sebanyak 20 orang tokoh desa mendatangi gedung DPRD MM. Kedatangan mereka disambut langsung oleh Ketua DPRD M Ali Syaftaini, Wakil Ketua I Nursalim, Wakil Ketua II Novianto, Ketua Komisi I Armansyah Ketua Komisi II Antonius Daile dan Ketua Komisi III Wisnu Hadi. Didepan petinggi DPRD tersebut, para tokoh adat serta kaum membongkar semua permasalahan tanah adat yang masuk dalam HGU, yang informasinya sedang proses perpanjangan dan dikelola oleh pihak PT Agro Muko. Jika hal itu terjadi maka diprediksi kedepannya,  akan menimbulkan kesengsaraan masyarakat, khusus warga desa penarik disebabkan banyak janji yang dilanggar pihak perusahaan.

Diungkapkan Burhan Kepala Kaum Enam Dihulu juga selaku ketua II FPKM MM, mengenai hak kelola tanah adat Desa Penarik yang termasuk dalam tanah HGU PT Agro Muko diminta dikembalikan kepada Masyarakat. Pasalnya saat ini pihak PT Agro telah mengusulkan perpanjangan HGU Desa Penarik secara sepihak,tanpa melibatkan tokoh adat dan kaum desa. Selain itu, terjadinya penyempitan lahan pemukiman masyarakat akibat HGU itu. Burahan meminta adanya peninjauan ulang masalah izin HGU PT Agro Muko.

“Kami masyarakat desa seperti tidak dianggap oleh pihak perusahaan pak dewan. Kami tidak menghambat investasi di mukomuko, namun kami juga meminta mereka ikut aturan UU dan aturan desa. Kami mengadu ke wakil kami, meminta agar tinjau ulang masalah izin HGU PT Agro Muko dan fasilitasi kami tokoh adat dan kaum ini, bertemu dengan pihak perusahaan,”kata Burhan

Sementara Ketua Karang Taruna Desa Penarik Sugia, menceritakan semua tentang cara pihak PT Agro Muko mendapat tanda tangan persetujuan perpanjangan HGU di desa penarik. Dalam penuturan Sugia, ia mengaku di ajak pertemuan tertutup oleh pihak agro dan konsultan perusahaan untuk membicarakan masalah tanah adat di SJE yang masuk dalam HGU. Ketika melihat yang hadir tidak ada orang adat dan kaum, Sugia keluar dari pertemuan tersebut.

“Saya di undang dalam pertemuan saat itu pak dewan. Malah saya di jemput oleh staf mereka (pihak perusahaan red) saya melihat dalam pertemuan tentang lahan HGU di titik SJE yang disitu ada tanah adat, dan tidak ada satupun orang adat dan kaum serta perangkat desa, maka saya protes dan keluar dari rapat itu. Saya juga sempat di berikan amplop entah apa isinya agar saya diam dan ikuti saja pertemuan kata staf peeusahaan itu.namun saya tolak dan keluar untuk pulang. Setelah itu saya beritahu semua kepada kepala kaum dan orang adat serta masyarakat semua hal yang terjadi,”ungkap Sugia

Ditanggapai Ketua DPRD MM M Ali Syaftaini pada pertemuan itu, ia menyatakan mendukung dan siap memfasilitasi pertemuan masyarakat dengan pihak PT Agro Muko dan Pemkab MM melalui instansi yang menaungi masalah ini.

“Kami siap memfasilitasi pertemuan masyarakat dengan pihak perusahaan nanti. Dengan adanya pertemuan perdana ini, kita akan lakukan pertemuan kelanjutan nantinya. Kami sangat bangga dan mengucapkan terima kasih atas kedatangan para tokoh adat,kaum di gedung milik masyarakat ini. Hal seperti ini lah yang kami inginkan “tutur Ali.

Sementara Ketua Komisi I Armansyah menerangkan, tentang perpanjangan HGU PT Agro Muko, itu langsung urusannya ke Provinsi dan Kementrian Pusat, namun semua itu tidak lepas dari campur tangan Pemkab MM dan pemerintahan desa. Sedangkan DPRD tidak mempunyai wewenang untuk melarang atau menyetujui perpanjangan HGU itu.

“Perpanjangan HGU itu langsung urusan provinsi. Namun sebelum di ajukan ke provinsi, lebih dahulu pihak perusahaan harus mendapat persetujuan atau diketahui perangkat desa dan pemerintah daerah yakni Bupati.  Sedangkan kami (DPRD red) tidak diberitahu tentang izin perpanjangan itu. Saya siap mendukung keinginan masyarakat,”pungkas Armansyah.

Ketua Komisi II Antonius Daile, menegaskan mengenai masalah lahan KMD, itu ada ikatan dengan sertifikat masyarakat. Jika sudah selesai pelunasan perjanjian maka, pihak perusahaan wajib mengembalikan sertifikat masyarakat tersebut. Masalah ini nanti akan dipertanyakan ke pihak perusahaan.

“Jika sudah sepuluh tahun pelunasan dalam perjanjian dengan pihak perusahaan, maka  sertifikat milik masyarakat itu wajib di kembalikan oleh pihak perusahaan. Tidak boleh di tahan-tahan oleh mereka  itu hak masyarakat,”pungkas Anton

Sedangkan ketua komisi III Wisnu Hadi,  perihal penyempitan pemukiman dan perkebunan masyarakat oleh HGU pihak perusahaan, itu harus menjadi sorotan utama. Sesuai udang-undang itu kewajiban pemimpin daerah memikirkan dan membuat kebijakan untuk masyarakat.

“Saya lebih mementingkan persoalan areal pemukiman masyarakat yang semakin sempit oleh HGU perusahaan. Pemerintah Daerah yakni Bupati berkewajiban lebih dahulu mementingkan permasalahan yang berdampak buruk pada masyarakat. Saya meminta pihak perusahaan juga harus mengikuti kearifan lokal dan aturan desa setempat,”singkat Wisnu.(top)