//Burhan : Kami Tidak Akan Diam//

Rapat : para manager dan konsultan perusahaan dalam rapat tidak mengajak pihak adat,kaum serta perangkat Desa Penarik masalah tanah adat yang dikelola perusahaan.

 

Semarfm.com – Sejumlah tokoh adat dan kepala kaum serta masyarakat Desa Penarik Kecamatan Penarik, siap menggelar aksi protes ke perusahaan PT Tolan Tiga yang sekarang menjadi PT Agro Muko. Pasalnya, pihak perusahaan tersebut telah lancang mengelola tanah seluas 2099 Hektare (H) lahan milik adat desa penarik dengan melanggar perjanjian dengan semaunya sendiri. Diketahui posisi lahan 2099 H tersebut terletak di SJE Desa Penarik yang sebelumnya adalah HPT, namun dengan persetujuan adat dan tokoh masyarakat diajukan menjadi HGU dan di kelola oleh perusahaan. Namun tanpa melibatkan pihak Adat,kaum dan tokoh masyarakat  pihak perusahaan telah melakukan kegiatan penumbangan tanaman karet di lahan tersebut untuk penanaman kembali. Hal ini membuat para tokoh di Desa Penarik geram dan siap melakukan aksi protes.

Dikatakan Burhan Ketua II Forum Peduli Kabupaten Mukomuko (FPKM) yang juga tokoh masyarakat Kecamatan Penarik, membenarkan tindakan pihak perusahaan  telah melanggar kesepakatan dengan pihak adat, kaum dan warga Desa Penarik. Dalam perjanjian awal dengan para pihak desa, pengelolaan lahan adat seluas 2099 H tersebut selama 25 tahun. Terhitung perjanjian hak kelola dengan adat desa penarik pada tahun  1988 sampai selesai. Tetapi tanpa berkoordinasi pihak perusahaan melakukan penumbangan tanaman karet di atas tanah adat tersebut untuk kembali dikelola.

“Perjanjian awal dengan tokoh adat, kaum dan tokoh masyarakat desa penarik, perusahaan mengelola selama 25 tahun. Setelah itu tanah tersebut diserahkan kembali ke masyarakat. Namun mereka (pihak perusahaan – red) tidak menepati itu. Kami tidak tinggal diam, kami warga desa penarik akan melakukan aksi protes,”tegas Burhan.

Hal senada juga dikatakan Kepala Kaum Baginde Desa Penarik Syahrial, ia juga mengakui tindakan lancang yang dilakukan pihak perusahaan terhadap hak kelola tanah adat tersebut. Setahunya ada perjanjian tertulis hak kelola tanah adat antara Desa dan perusahaan.

“Seharusnya tanah adat yang dikelola pihak perusahaan itu,semua hal menyangkut tanah harus diketahui masyarakat. Itu tanah kami masyarakat, bukan tanah perusahaan. kami tidak terima diperlakukan begini,”kesal Syahrial diamini Andi tokoh masyarakat Desa Penarik.

Selain itu Ketua Karang Taruna Desa Penarik Sugia s.Com juga mendukung dan siap melakukan aksi protes atas tindakan kesewenangan pihak perusahaan terhadap warga desa penarik, terkait hak kelola tanah adat desa penarik tersebut. Dijelaskan Sugia, dalam rapat yang dilakukan oleh pihak perusahaan dan konsultan, selain tidak melibatkan tokoh adat,kaum dan masyarakat, mereka juga tidak melibatkan para perangkat Desa Penarik.

“Disinikan sudah jelas, masa tidak melibatkan para pihak dari desa. Yang ada dalam rapat itu, hanya Manager perusahaan, konsultan perusahaan dan para pekerja perusahaan yang tinggal di penarik. Padahal tanah yang mereka kelola tanah adat desa kami. Kami meminta pihak Pemerintah Kabupaten Mukomuko dan anggota DPRD MM untuk turun menyelesaikan masalah ini,”ungkap Sugia.

Dikonfirmasi Ketua Komisi II DPRD Kabupaten MM Antonius Daile, ia sangat marah dengan perlakuan pihak perusahaan terhadap masyarakat. Dengan tegas Anton siap mendukung dan mengembalikan hak tanah masyarakat tersebut.

Ketua komisi II DPRD MM

“Saya meminta para tokoh adat,kaum dan perangkat desa, segera mengirim surat dan kalau bisa datang ke DPRD agar kita lakukan hearing bersama. Saya atas nama perwakilan rakyat tidak ingin melihat rakyat yang di sengsarakan,”ucap Anton.(top)