//Fadlul : Silahkan Lapor Ke Bawaslu,Biar Cepat di Tindak//

 

 

Kantor BPR: Disinilah karyawan berinisial TW yang menjadi sorotan karena mendukung salah satu paslon pilkada di medsos. 

 

Semarfm.com – Netralitas para pengawai dan karyawan yang bekerja di bawah naungan Pemerintahan Kabupaten Mukomuko, kembali menjadi sorotan publik. Baru baru ini, disinyalir salah satu akun Facebook yang di duga milik salah seorang karyawan Bank BPR di bawah naungan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Mukomuko (MM) berinisial TW, menjadi pembicaraan hangat warga dunia maya dan di tengah masyarakat. Pasalnya TW dalam akun facebook nya, berkampanye dan mengajak memilih salah satu paslon yang ikut berkompetisi di pilkada ini.

Diungkapkan Ketua Forum Peduli Kabupaten Mukomuko (FPKM) Hendri Mardyansyah netralitas para pegawai baik itu BUMN, BUMD dan ASN  harus di tunjukkan dalam pilkada ini. Semua tertuang di UU nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum mengenai netralitas pihak berhubungan dengan pemerintahan. Sesuai dengan tujuan awal FPKM, menginginkan pilkada tahun 2020 jujur dan adil. Hal yang terutama pesta rakyat ini bisa berjalan dengan damai.

“Yang dilakukan oleh salah seorang oknum karyawan BUMD dengan mendukung dan berkampanye, serta mengajak memilih satu paslon lewat medsos jelas salah. Sebab dia kan di gaji oleh negara. Dalam aturan semua pihak yang digaji dan berkaitan  dengan pemerintahan harus netral di dalam pilkada,”ungkap Hendri.

Dimintai tanggapan ketua komisi II DPRD MM Antonius Daile terkait hal itu, dengan tegas ia melarang adanya keberpihakan para karyawan BUMD dengan salah seorang paslon di pilkada. Sebagai Ketua Komisi II yang membidangi pengawasan BUMD, direncanakan akan menyurati petinggi BUMD dan BPR.

“Saya juga sudah mendengar dan melihat akun FB nya. Sesuai kewenangan komisi II, kami akan menyurati untuk memanggil  petinggi BPR dan BUMD serta karyawan berinisial TW untuk klarifikasi terkait hal ini,”jelas Anton.

Ketika dikonfirmasi Ketua Bawaslu Kabupaten Mukomuko Fadlul menegaskan, adanya dugaan pelanggaran dalam pilkada, baik di tengah masyarakat dan medsos untuk dilaporkan ke Bawaslu. Perihal  memberi dukungan di medsos oleh masyarakat boleh dilakukan, namun ada pihak – pihak yang dilarang sesuai aturan UU.

“Semua elemen masyarakat bisa membuat dan memberikan laporan, jika ada temuan terjadinya pelanggaran baik di lapangan atau medsos, bisa datang ke bawaslu membuat laporan serta membawa bukti-bukti, biar cepat di tindak. Mengenai larangan karyawan BUMN dan BUMD bahkan ASN mendukung atau berkampanye salah satu kandidat paslon, sudah ada aturan yang mengikat, serta sanksi kepada pelanggar. Bahkan bisa sanksi itu berpengaruh pada kandidat paslon,”demikian Fadlul.(top/@-)