/FPKM, BSKN dan LiRa Kawal Pengusutan/

 

FPKM dukung dan kawal DPRD ungkap penelusuran dugaan kejanggalan kegiatan rehab di RSUD MM tahun ini

 

Semarfm.com – Bergabungnya dua Komisi, yakni komisi III dan komisi II DPRD Kabupaten Mukomuko (MM), untuk menuntaskan dugaan kejanggalan kegiatan Rehab di RSUD MM tampaknya terlaksana. Pasalnya, setelah kedatangan pihak RSUD hari ini di ruang komisi III untuk klarifikasi sudah terpenuhi. Direncanakan Senin 26 oktober, giliran pihak BKD bidang aset akan dipanggil oleh Komisi II untuk mendatangi gedung DPRD MM.

Dikonfirmasi ketua komisi III Wisnu Hadi, membenarkan kedatangan pihak RSUD MM pada hari ini. Namun pertemuan yang dilakukan belum tuntas, pasalnya pihak RSUD belum membawa semua berkas kegiatan yang di inginkan.

“Ya pihak direktur pihak RSUD telah hadir pada hari ini untuk klarifikasi terkait kegiatan proyek rehab tersebut. Hanya saja, ada beberapa berkas yang kami inginkan tidak mereka membawa. Rencananya besok mereka akan hantar kekurangan tersebut”.ujar Wisnu.

Sementara diungkap ketua komisi II Antonius Daile, rencana pemanggilan pihak Bidang Aset BKD, juga akan dilakukan pada hari senin mendatang. Pemanggilan bagian aset untuk mempertanyakan kejelasan status gedung yang direhab saat ini, yang diduga ada salah satu berstatus total loss pada kasus tahun 2016.

“Saat ini, kami sedang diburu pembahasan Raperda yang kemarin. Untuk masalah RSUD Senin akan kita panggil. Kami hanya ingin mengklarifikasi kejelasan status gedung yang pernah terganjal masalah hukum itu. Biar semuanya akan jelas”.kata Anton.

Sementara itu, dukungan untuk komisi III dan komisi II dalam mengungkap permasalahan dugaan kejanggalan proyek kegiatan rehab gedung di RSUD MM, dengan total dana milyaran rupiah tersebut terus mengalir. Selain dari pihak BSKN dan LiRa, Forum Peduli Kabupaten Mukomuko (FPKM) juga mensupport penuh langkah yang di ambil dua komisi  di DPRD tersebut.

Ditegaskan Ketua 2 FPKM Burhan, selain dukungan untuk dua komisi, pihak FPKM juga akan mengawal terus permasalahan yang terjadi di RSUD itu. Sebagai sebuah Forum mempunyai tugas sebagai kontrol sosial disemua aspek yang ada di wilayah Mukomuko.

“Kami sangat mendukung langkah di ambil dua komisi di DPRD. Akan kami kawal sampai tuntas. Ini mengenai pembelanjaan uang negara jumlahnya tidak sedikit. Harus sesuai peruntukannya,serta mengikuti aturan dan semua itu ada pertanggung jawaban nya”.tegas Burhan.(top)