Semarfm.com – Air Rami : Pasca Himbauan Bupati Mukomuko yang melarang orang tua murid mengajak keluarga bepergian atau mendatangi tempat keramaian tidak digubris oleh Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan di Kecamatan Air Rami. Hal itu terlihat saat pencairan pada Kamis (19 /03 /2020), nampak beberapa orang anak di bawah umur terlihat dalam kegiatan tersebut

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Mukomuko, saat dikonfirmasi semarfm.com mengatakan pihaknya mengizinkan perkumpulan Keluarga Penerima Manfaat tersebut
” Orang – orang kita ini masih jauh dari jangkauan virus itu dan kita mengizinkan karena jangan sampai penyaluran PKH terlambat akhirnya mengganggu proses kepentingan, kemaslahatan dari KPM (Keluarga Penerima Manfaat) itu sendiri,” kata Sahroni, saat dikonfirmasi semarfm.com beberapa waktu yang lalu

Menurutnya, dana itu untuk kepentingan pendidikan, kesehatan dan kebutuhan pokok, jika itu tertunda akan mengganggu kepentingan dari Keluarga Penerima Manfaat itu sendiri.
” Kalau semua kita takut kapan lagi kita mau berbuat, terus kapan kita memenuhi kebutuhan keluarga,” imbuhnya

Selain itu, menurut Sahroni pencairan PKH di tempatkan di situ titik tertentu sesuai dengan petunjuk teknis
” Pencairan dapat di lakukan di salah satu bank atau tempat yang telah ditentukan dan telah bekerjasama. Penunjukan itu sendiri berdasarkan instruksi dari Kemensos untuk mempermudah pencarian dana PKH dan di utamakan yang dekat dengan KPM,” Paparnya

Saat diminta himbauan untuk penerima PKH di Kecamatan lain yang belum melakukan pencairan, Sahroni mengatakan jangan terlalu berlebih menyikapi hal ini.
” Saya kira terkait hal itu kita menyikapi jangan terlalu berlebihan. Maksudnya, dalam pertemuan tersebut masih orang – orang kita yang prediksinya masih steril dari wabah tersebut, kacuali mereka mengumpulkan dengan mendatangkan orang – orang dari luar,” tuturnya

Kementrian Sosial sendiri setiap tahunya memberikan bantuan PKH dalam empat tahap, yaitu pada Januari, April, Juli dan Oktober. Khusus untuk pencairan tahap kedua Tahun 2020 ini diajukan dari bulan April menjadi bulan Maret 2020. Hal itu dilakukan sebagai langkah cepat untuk mengantisipasi dampak yang ditimbulkan atas merebaknya virus corona COVID-19 dan merupakan langkah antisipatif untuk menjaga daya beli Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH sebagai kelompok yang sangat rentan terhadap perlambatan ekonomi akibat penyebaran virus tersebut.