Semarfm.com – Mukomuko : Terkait adanya anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang merangkap jabatan alias double job, Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Mukomuko angkat bicara

Ketua KPUD Kabupaten Mukomuko Irsyad Kamarudin menegaskan tidak ada aturan yang melarang penyelenggara pemilu yang merangkap jabatan
” Tidak ada aturan di KPU yang melarang anggota PPK yang merangkap jabatan, jika ada larangan Double Job, mekanisme itu ada pada instansi asal meraka yang tentunya telah memiliki pijakan atau aturan dalam mekanisme itu sendiri,” tegasnya

Ketua kpu Mukomuko

Menurutnya, sudah ada Peraturan tentang syarat untuk menjadi penyelenggara pemilu
” Sepanjang seseorang itu memenuhi syarat yang di tetapkan oleh KPU berdasarkan Peraturan yang berlaku, tidak ada pengecualian, kecuali ada kebijakan atau peraturan di instansi asal mereka maka kebijakan kembalikan kepada mereka masing-masing,” imbuhnya

Saat disinggung apakah ada anggota PPK dari pendamping desa yang mengundurkan diri, Irsyad mengatakan sampai saat ini belum ada
” Sampai saat ini belum ada anggota PPK yang mengundurkan diri, namun jika itu terjadi ada mekanisme yang mengatur tentang itu.” pungkasnya

Sekedar mengingatkan, KPUD Kabupaten Mukomuko telah melantik anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Dari daftar nama – nama yang di umumkan ada 6 orang anggota Pendamping Desa yang masuk dalam daftar nama tersebut.

Sementara mengacu pada Standar Operasional Dan Prosedur (SOP) Pembinaan dan Pengendalian Tenaga Pendamping Profesional Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi perihal Kode Etik Pendamping menyebutkan bahwa tenaga pendamping profesional tidak diperbolehkan menduduki jabatan publik /kepengurusan partai politik, tidak terlibat ikatan kontrak dengan instansi lain, baik Pemerintah maupun swasta dan wajib mematuhi fakta integritas dan apabila melanggar maka sanksinya berupa pemutusan hubungan kerja (kontrak. red) secara sepihak

Pewarta YN