Semarfm.com – Mukomuko : Jumat pagi (28/2) Forum Pemuda Merah Putih (FPMP) Mukomuko menggelar Dialog Publik dengan tema “RUU Omnibus Law Cipta Kerja Dapat Membantu Pertumbuhan Perekonomian dan Kesejahteraan Mayarakat Kabupaten Mukomuko” di Aula Hotel Madiyara Kota Mukomuko.

Dialog publik RUU Omnibus Law

Dialog yang diikuti sekitar 60 peserta ini terdiri atas kalangan serikat pekerja, tokoh pemuda, tokoh masyarakat, Organisasi Masyarakat (Ormas) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Dengan narasumber, Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan, dan Ketenaga Kerjaan (DPMPPTK) Kabupaten Mukomuko, Edi Kasman, SH., Ketua Konfederasi serikat pekerja seluruh Indonesia (KSPSI) Mukomuko, Heriyanto Siahaan, SH., serta Kabag Ekonomi Setdakab Mukomuko, Yuliarman, S.TP.

Dalam pemaparannya Kadis PMPPTK menyebutkan jika ditelaah dari draf RUU Cipta Kerja yang akan dibahas oleh DPR RI ini, ada dampak baik untuk masyarakat Kabupaten Mukomuko. Pertama dari sektor investasi. Ada kemungkinan, jika RUU ini sudah disahkan, membuka peluang bagi investor untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Mukomuko.

“Ada beberapa proses perizinan yang dibeberapa aturan saat ini tumpang tindih sehingga muncul ketidak pastian hukum bagi investor. Selama ini, terkait izin, masih menjadi tantangan bagi investor untuk berinvestasi,” paparnya.

Dampak baiknya bagi masyarakat, lanjut Edi, masuknya investor ke Mukomuko membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat di daerah ini.

“Memang betul masih ada penolakan dari RUU ini. Khususnya pasal-pasal yang berkaitan dengan tenaga kerja. Tapi ini belum final, baru draf yang masih akan dibahas di DPR RI,” sampainya.

Disisi lain. Ketua KSPSI Mukomuko, Heriyanto Siahaan menilai, proyek RUU Omnibus Law Cipta Kerja ini, dikhawatirkan menghilangkan hak-hak pekerja yang selama ini bisa didapat jika mengacu kepada aturan yang ada saat ini yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga Kerjaan.

Diantaranya yang mengganjal bagi para pekerja yaitu, hilangnya pesangon, mekanisme tenaga kerja outsourcing tanpa batas waktu, hilangnya hak cuti, akses TKA yang terlalu bebas, hilangnya sistem pengupahan yang merujuk pada Upah Minimum Kabupaten (UMK). “Dan beberapa hal lain yang dianggap merugikan pekerja masuk dalam draf RUU ini,” ujarnya.

Kendati demikian, KSPSI tidak menolak adanya RUU Omnibus Law ini. Selama hak-hak pekerja tidak dikebiri. Karena RUU Cipta Kerja ini gabungan dari puluhan Undang-Undang yang ada saat ini, maka harus memperhatikan semua aspek yang mau diatur.

“Tidak bisa kita melihat satu sisi saja soal investasi. Ada aspek lingkungan dan aspek lainnya khususnya dari aspek tenaga kerja yang bersentuhan langsung dengan masyarakat kecil. Isu yang berkembang justru keuntungan bagi investasi tapi belum berpihak pada pekerja,” tuturnya.

Dialog ini mendapat respon cukup tinggi dari berbagai peserta. Soal membuka peluang investasi, mayoritas peserta dialog setuju dengan tidak melupakan aspek penting lainnya seperti lingkungan yang juga berdampak langsung kepada masyarakat jika investasi dibuka terlampau bebas.

Namun yang paling menjadi sorotan ialah aspek ketenaga kerjaan. Dikesempatan ini, perwakilan serikat pekerja, ormas maupun LSM menyampaikan melalui instansi terkait yang hadir untuk menyampaikan kepada DPR RI yang akan membahas draf RUU tersebut agar mengedepankan keuntungan bagi rakyat kecil.

Pewarta : @-