Semarfm.com – Mukomuko : Pemerintah Kabupaten Mukomuko melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa (PMD) rencananya akan menggelar pemilihan BPD serentak tahun 2020 mendatang. Hajat itu sendiri akan diikuti oleh 129 Desa dari 15 Kecamatan yang tersebar di Kabupaten Mukomuko

Dinas PMD sendiri telah melakukan sosialisasi kepada desa-desa yang akan menggelar pelaksanaan kegiatan tersebut di Kacamatan Penarik beberapa waktu yang lalu.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Mukomuko, Gianto, SH., M. Si saat dikonfirmasi semarfm.com menjelaskan tentang tahapan dan persyaratanya
” Untuk tahapan kita mengacu pada peraturan pusat dan daerah, sementara untuk Petunjuk Teknis (juknis) sedang kita kerjakan, dalam waktu dekat ini Perbupnya sudah keluar ” jelasnya

Lebih lanjut, lelaki yang aktif dengan awak media ini juga menyampaikan bagi masyarakat yang berniat untuk ikut dalam seleksi pemilihan anggota BPD ada beberapa persyaratan yang sesuai dengan peraturan. Adapun persyaratanya adalah :

  1. Mengisi formulir pendaftaran
  2. Bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa.
  3. Memegang Teguh Dan Mangamalkan Pancasila, Melaksanakan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, Mempertahankan dan Memlihara Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) serta Bhineka Tunggal Ika.
  4. Berusia Minimal 20 Tahun/Sudah maupun belum menikah
  5. Berpendidikan Paling Rendah Tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTA) atau sederet
  6. Bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD
  7. Bukan Merupakan Perangkat Desa
  8. Surat pengunduran diri dari perangkat desa
  9. Surat keterangan tidak pernah dihukum penjara pidana dengan ancaman paling singkat 5 tahun dari pengadilan
  10. Sehat jasmani dan rohani dari puskesmas /rumah sakit
  11. Surat keterangan kelakuan baik dari Kepolisian
  12. Daftar riwayat hidup
  13. Surat keterangan WNI
  14. Wakil penduduk desa dan bertempat tinggal di wilayah pemilihan

Sementara itu, masih menurut Gianto, dalam pelaksanaan pemilihan anggota BPD ada beberapa tahapan, diantaranya :

  1. Musyawarah Desa Pembentukan Panitia Pemilihan BPD : 02 Desember s/d Desember 2019
  2. Penyerahan SK Panitia pemilihan ke Camat : 5 s/6 Desember 2019
  3. Pengajuan anggaran oleh panitia pemilihan kepada Pemdes : 9 s/d 11 Desember 2019
  4. Persetujuan anggaran oleh Pemerintah Desa : 9 s/d 20 Desember 2019
  5. Pendaftaran mata pilih sementara /perwakilan masyarakat : 9 s/d 31 Desember 2019
  6. Penetapan wilayah pemilihan dan jumlah BPD masing-masing wilayah : 9 s/d 27 Desember 2019
  7. Pengumuman mata pilih sementara : 2 Januari 2020
  8. Pemutakhiran mata pilih tambahan : 2 s/d 8 Januari 2020
  9. Pengumuman mata pilih tambahan : 8 Januari 2020
  10. Penetapan mata pilih tetap : 10 Januari 2020
  11. Persiapan logistik pemilihan : 2 s/d 20 Januari 2020
  12. Pendaftaran bakal calon anggota : 16 s/d 27 Desember 2019
  13. Verifikasi kelengkapan berkas bakal calon anggota BPD : 27 s/d 31 Desember 2019
  14. Perpanjangan bakal calon anggota (jika diperlukan) : 31 Desember 2019 s/d 7 Januari 2020
  15. Verifikasi kelengkapan berkas bakal calon anggota pendaftaran tambahan (jika diperlukan) : 8 s/d 9 Januari 2020
  16. Penetapan dan bakal calon menjadi anggota BPD yang berhak dipilih : 8 s/d 9 Januari 2020
  17. Pengumuman calon anggota BPD yang berhak dipilih : 10 Januari 2020
  18. Masa kampanye : 13 s/d 17 Januari 2020
  19. Masa tenang : 20 s/d 22 Januari 2020
  20. Pencoblosan : 23 Januari 2020

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sendiri merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. BPD dapat dianggap sebagai “parlemen”-nya desa.BPD merupakan lembaga baru di desa pada era otonomi daerah di Indonesia.

Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Anggota BPD terdiri dari Ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya

Masa jabatan anggota BPD adalah 6 tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk 1 kali masa jabatan berikutnya. Pimpinan dan Anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa

Berdasarkan Permendagri nomor 110 tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang

BPD memiliki wewenang antara lain:

  • Membahas rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa
  • Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
  • Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa
  • Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa
  • Menggali,menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat; dan
    Penggunaan nama/istilah BPD tidak harus seragam pada seluruh desa di Indonesia, dan dapat disebut dengan nama lain.

Selain wewenang BPD juga mempunyai hak, antara lain :

a. Meminta keterangan kepada Pemerintah Desa;
b. Menyatakan pendapat.

Anggota BPD mempunyai hak:
a. Mengajukan rancangan Peraturan Desa;
b. Mengajukan pertanyaan;
c. Menyampaikan usul dan pendapat;
d. Memilih dan dipilih; dan
e. Memperoleh tunjangan.

Pewarta : ito