Semarfm.com – Ipuh : Demi terwujudnya transparansi keuangan desa di Kabupaten Mukomuko, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu memberikan sosialisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2019 melalui aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) di seluruh Kecamatan

Sosialisasi ini wajib diikuti oleh seluruh operator dan bendahara desa. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Dinas PMD Kabupaten Mukomuko, Gianto, SH. M. Si saat di konfirmasi semarfm.com rabu (04/09/2019)


” Untuk mempercepat pelaksanaan penerapan aplikasi Siskeudes versi 2.02 di setiap desa bagi operator dan bendahara desa kami lakukan sosialisasi di setiap kecamatan di Kabupaten Mukomuko” ungkapnya

Lebih lanjut, Giyanto, SH. M. Si mengatakan kegiatan ini bertujuan untuk optimalisasi pemanfaatan aplikasi Siskeudes versi 2.02 dalam penatausahaan keuangan desa serta meningkatkan kapasitas SDM desa dalam mengoperasikan aplikasi Siskeudes versi 2.02.

“ Secara umum keuangan desa sudah melaksanakan penatausahaan keuangan desa dengan aplikasi Siskeudes versi 2.01 dan saat ini kita update ke aplikasi Siskeudes versi 2.02” katanya.

Menurut Gianto , kegiatan seperti sangat diperlukan untuk menyempurnakan pemanfaatan Siskeudes versi 2.01 yang selama ini digunakan sehingga ke depan diharapkan bisa lebih tertib, transparan dan akuntabel.

“Melalui kegiatan ini diharapkan desa bisa mengaplikasikan Siskeudes Versi 2. 02 ini dengan semaksimal mungkin dalam penatausahaan keuangan desa sehingga potensi-potensi penyimpangan bisa diminimalisir dan bahkan dihilangkan. Disamping memudahkan Pemerintah Daerah melalui OPD terkait dalam melakukan pembinaan dan pengawasan penatausahaan keuangan desa,” harapnya.

Mantan Asisten I ini menerangkan disahkannya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pemerintah memberikan kewenangan yang besar kepada desa untuk mengurus rumah tangganya sendiri, mulai dari

  • Penyelenggaraan pemerintahan,
  • Pelaksanaan pembangunan,
  • Pembinaan kemasyarakatan dan
  • Pemberdayaan masyarakat.

“Namun demikian, guna mendukung penyelenggaraan desa yang efektif dan efisien serta meningkatkan pelayanan publik, pemerintah telah menyediakan bantuan keuangan dari APBN berupa Dana Desa,” jelasnya.

Lebih lanjut Lelaki yang memiliki senyuman khas ini menjelaskan Dana Desa memiliki potensi luar biasa dalam upaya meningkatkan pemerataan pembangunan kesejahteraan desa melalui peningkatan pelayanan publik di desa, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan.

“Besarnya dana yang diterima oleh desa, tentunya harus disertai dengan tanggung jawab yang besar pula. Oleh karena itu, pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa tersebut,” tegasnya.

Sebagai salah satu bentuk dari pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa tambah Giyanto , Pemdes dituntut membuat beberapa laporan meliputi

  • Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes (Semesteran),
  • Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Realisasi Pelaksanaan APBDes (Tahunan),
  • Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan (LPP) Desa Tahunan dan LPP Desa Akhir Masa Jabatan,
  • Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa (APBN) per Semester untuk dikompilasi dan dilaporkan ke Menteri Keuangan,
  • Laporan Kekayaan Milik Desa (Tahunan),
  • Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa terdiri dari Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes dan Laporan Kekayaan Milik Desa (Tahunan).

“Siskeudes Versi 2.02 ini merupakan aplikasi terbaru yang memiliki sistem pengendalian intern dan melekat serta efektif dalam menghasilkan informasi keuangan. Untuk itu secara bertahap seluruh desa diharapkan memanfaatkan aplikasi Siskeudes Versi 2.02 dalam pengelolaan keuangan desa,” pungkasnya

Pewarta : ito