Semarfm. Com – Mukomuko Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan dan Tenaga Kerja (DPMPPTK) Kabupaten Mukomuko, Edi Kasman, SH mengungkapkan, ada salah satu petinggi perusahaan swasta menolak berdirinya organisasi serikat buruh di perusahaan yang ia pimpin.

Tak lama berselang setelah ia menolak pembentukan organisasi buruh, si manager itu malah dipecat dari tempat ia bekerja. Lucunya lagi setelah dipecat, si manager ini malah minta pembelaan dari serikat buruh. Lantas, permohonan si mantan manager perusahaan ini ditolak mentah-mentah oleh serikat buruh. Untuk nama yang bersangkutan dan nama perusahaan tidak disebutkan Edi.

“Tidak perlu saya sebutkan namanya. Beberapa waktu yang lalu, ada petinggi perusahaan, posisinya Manager. Si Manager ini menolak pembentukan organisasi serikat buruh, tidak lama di (manager) dipecat. Dia malah minta bantuan dari serikat buruh. Ya serikat buruh tidak mau,” Edi Kasman mengisahkan.

Foto :ilustrasi @d-

Menurut Edi, keberadaan organisasi serikat buruh ini bisa menjadi wadah mediasi jika terjadi sengketa atau permasalahan antara perusahaan dan buruh.

“Serikat buruh tidak perlu ditolak. Justru bisa menguntungkan untuk kedua belah pihak, perusahaan dan buruh itu sendiri. Bisa menjadi wadah mediasi, menjadi tempat menyelesaikan masalah dengan cara-cara dingin dan ingat, sebetulnya, pimpinan perusahaan sekelas manager itu bagaian dari buruh,” ujarnya.

Beberpaa waktu lalu, organisasi Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Kabupaten Mukomuko mengungkapkan, ada perusahaan-perusahaan di daerah ini yang terkesan “mengharamkan” pembentukan organisasi serikat buruh.

Ketua FSPMI Kabupaten Mukomuko, Roslan Efendi mengatakan, pihaknya menduga ada perusahaan yang melakukan intimidasi terhadap karyawannya yang bergabung atau menjadi anggota salah satu serikat buruh.

Roslan mengungkapkan, berbagai macam cara pihak perusahaan melakukan intimidasi terhadap karyawan yang menjadi anggota serikat buruh, mulai dengan cara mutasi, dipindahkan ke tempat-tempat yang jauh, yang membuat karyawan tersebut tidak betah, ancaman pemecatan dan intimidasi bentuk lain juga sempat diterima anggota serikat buruh.

“Pihak perusahaan telah menciderai nilai demokrasi di Negara ini. Membatasi hak-hak bicara dan menyampaikan pendapat para buruh dengan berbagai cara, salah satunya melarang karyawannya membentuk atau bergabung dengan organisasi serikat buruh,” beber Roslan, beberapa waktu lalu.

Ditanya perihal diatas, Kata Edi, sebetulnya perusahaan tidak perlu anti terhadap organisasi serikat buruh. Bahkan secara aturan perundang-undangan yang berlaku di Negara ini, tidak ada larangan membentuk organisasi serikat buruh.

“Jika apa yang dikemukakan FSPMI itu benar adanya, seharusnya perusahaan tidak boleh begitu. Berorganisasi itu dibolehkan dan dilindungi Undang-Undang. Organisasi buruh itukan ada AD/ART, dan batasan pergerakan mereka juga diatur dalam peraturan Negara, selagi masih dalam koridor-koridor itu, keberadaan organisasi buruh tidak boleh ditolak,” terang Kadis.

Pewarta @d-