Semarfm.com – Mukomuko : BUM Desa atau masyarakat umum lebih mengenalnya dengan nama Bumdes. Berdirinya Badan Usaha Milik Desa ini dilandasi oleh UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 213 ayat (1) disebutkan bahwa
“Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi Yang ada “

Didalam Undang-undang terbaru Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa juga disinggung Bumdes adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk kesejahteraan masyarakat Desa

Oleh Pemerintah kedudukan dan tata kelola BUMDesa semakin diperjelas dengan keluarnya Permendesa Nomor 4 Tahun 2015 mengenai BUMDes. Walaupun sebelumnya juga keluar Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang pengelolaan Keuangan desa

Namun di dalam Permendagri tidak menyinggung mengenai BUMDes. Di dalam Permendesa Nomor 4 Tahun 2015 dijelaskan secara lebih terperinci mengenai proses pendirian BUMDes, siapa saja yang berhak mengelola BUMDes, permodalan BUMDes, jenis usaha yang diperbolehkan, sampai dengan pelaporan dan pertangggung jawaban pelaporan BUMDes di atur dalam Permen ini

Ini merupakan angin segar bagi desa-desa yang selama ini memiliki BUMDes namun masih belum paham benar mengenai pengelolaan yang benar didalam BUMDes dan dapat disimpulkan bahwa BUMDes saat ini diharapkan memegang peranan penting dalam pengembangan potensi desa khususnya dalam mengelola keuangan desa yang ada di wilayahnya

Dengan adanya Permendesa terbaru mengenai BUMDes diharapkan akan dapat memperkuat eksistensi BUMDesa sebagai penopang perekonomian masyarakat desa umumnya dan sumber daya desa pada khususnya agar dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya bagi kesejahteraan masyarakat desa

Keputusan Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah tentu sangat penting mengingat semakin gencarnya ekspansi perusahaan besar dari dalam-luar negeri untuk memonopoli potensi desa yang bisa dikomersilkan untuk kepentingan pribadi tanpa memikirkan kesejahteraan masyarakat sekitar.

BUMDes sendiri berbeda dengan usaha ekonomi komersial lain, Bumdes memiliki keunggulan sendiri antara lain :

1. Badan usaha ini dimiliki oleh desa dan dikelola secara bersama,
2. Modal usaha bersumber dari desa (51%) dan dari masyarakat (49%) melalui penyetaraan modal (saham atau andil),
3. Oprasionalisasinya menggunakan falsafah bisnis yang berakar dari budaya lokal,
4. Bidang Usaha yang dijalankan didasarkan pada potensi dan hasil informasi pasar,
5. Keuntungan yang diperoleh ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota (penyerta modal) dan masyarakat melalui kebijakan desa,
6. Difasilitasi oleh Pemerintah, Pemprov, Pemkab, dan Pemdes,
7. Pelaksanaan oprasionalisasi dikontrol secara bersama (Pemdes, BPD, dan anggota).

Meskipun pendanaannya dari hasil kolektif masyarakat desa, berdasarkan Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Pasal 213 ayat 3. Penyusunan bentuk kerja sama dengan pihak ketiga diatur secara bersama dengan Dewan Komisaris BUMDesa. Selain itu, juga dibahas mengenai penyusunan rencana usaha dibuat bersama dengan Dewan Komisaris BUMDesa memungkinkan
BUMDes dapat mengajukan pinjaman modal kepada pihak lain, misalnya dari Pemerintah bahkan pihak ketiga lainnya.

Pewarta : ito