Semarfm.com – Mukomuko : Visi Presiden Joko Widodo yang menetapkan program membangun Indonesia dari pinggiran dalam Nawacita-nya adalah salah satu yang membuat desa mendapatkan nasib baik. Perubahan mulai menyinari sudut-sudut wilayah Indonesia, yaitu DESA

Upaya Pengembangan ekonomi pedesaan sebenarnya sudah sejak lama dijalankan oleh Pemerintah melalui berbagai program. Namun upaya tersebut jauh dari apa yang diharapkan. Banyak faktor yang menyebabkan “gagalnya” program tersebut, salah satu faktor dominan adalah intervensi Pemerintah terlalu besar, akibatnya justru terkesan  “memanjakan” masyarakat dalam kemandirian. Mekanisme kelembagaan ekonomi di pedesaan tidak berjalan efektif dan berimplikasi pada ketergantungan terhadap bantuan Pemerintah sehingga mematikan semangat kemandirian.

Pengalaman tersebut membuat Pemerintah menggunakan pola baru, yaitu pendekatan. Dengan pola pendekatan yang diharapkan mampu menstimulus dan menggerakkan roda perekonomian di pedesaan adalah melalui pendirian kelembagaan ekonomi yang dikelola sepenuhnya oleh masyarakat desa. Lembaga berdiri didasarkan pada keinginan masyarakat desa yang berangkat dari adanya potensi yang jika dikelola dengan tepat akan menimbulkan permintaan di pasar.
Bukan lembaga yang didirikan atas dasar instruksi Pemerintah

Pemerintah telah mengeluarkan UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 213 ayat (1) disebutkan bahwa “Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa”. Pemerintah juga mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor  71 Tahun 2005 Tentang Desa. Pendirian badan usaha desa ini harus disertai dengan upaya penguatan kapasitas dan didukung oleh kebijakan Pemerintah Daerah yang ikut memfasilitasi dan melindungi usaha masyarakat desa dari ancaman persaingan para pemodal besar. Mengingat badan usaha milik Desa merupakan lembaga ekonomi baru yang beroperasi di pedesaan, maka mereka masih membutuhkan landasan yang kuat untuk tumbuh dan berkembang.

Didalam Undang-undang terbaru No. 6/2014 tentang desa juga disinggung Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk kesejahteraan masyarakat Desa.

Seiring terbitnya UUD dan Peraturan Pemerintah maka banyak berdiri Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), walaupun tidak semua desa memiliki Bumdes. Namun sangat di sayangkan, banyaknya jumlah Bumdes tidak di barengi dengan pemahaman tentang fungsi Bumdes, hingga terkesan banyak Bumdes yang ” Layu sebelum berkembang”

Untuk itu, pentingnya peran masyarakat  dalam mengawasi perkembangannya mengingat BUMDes adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki desa melalui penyertaan modal langsung yang berasal dari kekayaan desa.

BUMDes harus lahir atas kehendak seluruh warga desa yang diputuskan melalui Musyawarah Desa (Musdes). Dalam pembentukannya harus melibatkan seluruh elemen penting warga desa secara perwakilan. Yang penting dilakukan adalah :
1. Sosialisasi
2. Pembentukan tim yang bertugas mengawal seluruh proses pembentukan
3. Pertemuan untuk melahirkan berbagai keputusan final. Seluruh proses ini tentu saja menjadi tanggung jawab Pemerintah Desa sebagai penyelenggaranya.

Seyogyanya BUMDes terlahir sebagai lembaga desa yang berfungsi menciptakan kesejahteraan warga dengan memanfaatkan aset dan potensi yang dimiliki desa

Tapi tidak berarti semua urusan ekonomi desa masuk dalam ranah BUMDes. Masalahnya banyak di lembaga ekonomi yang tidak masuk dalam cakupan BUMDes bahkan tidak bisa di BUMDes-kan.

Maka perlu digaris-bawahi, yang paling menentukan berkembang dan tidaknya ekonomi desa adalah pemangku kebijakan di tingkat desa

Bagaimanapun seluruh rangkaian proses ini sangat dipengaruhi oleh kemampuan seorang pemimpin di tingkat desa.

Pewarta : Ito