Semarfm.com – Mukomuko : Hutan Produksi Terbatas (HPT) yang berlokasi di HPT Air Ipuh 2, di wilayah Kecamatan  Teramang Jaya Kabupaten Mukomuko bakal dijadikan perhutanan sosial yang akan di kelola oleh  kelompok  dibawah binaan KPHP. Ada sekitar 573 hektar HPT yang diusulkan dan telah di verifikasi tim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Ratusan hektar itu akan dikelola oleh sebanyak tiga kelompok. Masing-masing kelompok beranggotakan sekitar 50 orang lebih, ungkap Kepala UPTD Kesatuan Penggelolaan Hutan Produksi (KPHP) Mukomuko, M Rizon SHut MSi saat  dikonfirmasi, kemarin (15/11).

Menurut Rizon ratusan hektar  HPT yang terlanjur dibuka dan ditanam perkebunan sawit itu, sebelum ada SK yang diterbitkan KLHK, di lokasi tersebut dilarang ada aktifitas. Apalagi memanen hasil tanaman sawit, baik itu dilokasi yang telah diusulkan ke KLHK ataupun tidak. ” HP maupun HPT dilarang bagi siapapun yang masuk tanpa izin ” ,katanya menegaskan.
Ditanya apakah HPT yang diusulkan itu eks salah satu perusahaan besar yang berinvestasi di Kabupaten Mukomuko. Rizon mengaku tidak mengetahui hal tersebut. Kita belum ada datanya dan belum ada laporan dari masyarakat. Yang jelas lokasi HPT yang mencapai ratusan hektar itu  sudah terlanjur digarap dan di tanami sawit. Masyarakat dalam hal ini kelompok telah mengusulkan HPT tersebut, pihaknya telah menindak lanjuti, dan hingga saat ini (kemarin), menunggu SK dari KLHK,katanya. Perhutanan sosial itu, nantinya akan di kelola masyarakat. Dan dari hasil komoditi yang ada di HPT itu akan ada Pendapatan Bukan Pajak (BPB), yang akan disetor ke negara.  Hingga hari ini (kemarin),  dari ratusan hektar kebun sawit diatas HPT yang sudah terlanjur  ada tanaman sawit dan sudah berproduksi, belum ada BPB yang dipungut. Pihaknya masih menunggu SK dari KLHK,katanya. Ketika ditanya informasinya di HPT itu diduga ada aktifitas. Rizon mengaku belum ada laporan resmi dari masyarakat. Termasuk ketika jajarannya patroli di wilayah itu tidak menemukan ada warga yang beraktifitas. Tidak ada aktifitas. Termasuk HPT yang terlanjur di tanam itu kami belum mengetahui siapa yang menaman dan lainnya. ” Yang jelas kita masih menunggu SK dari KLHK, dan sebelum ada SK persetujuan dari KLHK. Tidak dibenarkan masyarakat melakukan aktifitas” demikian Rizon.

Pewarta ; @dmin