Radio Semarfm – Mukomuko  ; Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (Satpol PP dan Damkar) kamis 15 Maret gelar rapat bersama dengan tokoh adat, kepala kaum, kelurahan, kecamatan, RT, Dinas Sosial  (Dinsos), Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) dan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan dan Tenaga Kerja (PMPPTK). Adapun yang dibahas tentang perizinan tempat usaha, warnet, ternak, penertiban Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) dan lain sebagainya.

Kepala Dinas Satpol PP dan Damkar Kabupaten Mukomuko, Ramdani, SE M.Si mengatakan, rapat yang digelar saat ini membahas tentang permasalahan yang terjadi di wilayah Kabupaten Mukomuko. Adapun kesimpulan yang dapat diambil dalam rapat tersebut adalah perlunya revisi Peraturan daerah (Perda) atau membuat Peraturan bupati (Perbup) dalam rangka mempertajam dan memperdalam mekanisme penertiban hewan. Keterlibatan serta peran serta masyarakat, lembaga adat dalam proses penertiban. Poin kedua, harus ada pembatasan jam buka dan jam tutup operasi seluruh usaha warnet khususnya di wilayah Kota Mukomuko. Masalah ini berhubungan dengan pelajar yang sering berada di warnet diwaktu yang tidak memungkinkan.
‘’Pertama membahas penertiban hewan ternak, berhubungan dengan peran serta masyarakat serta kepala kaum. Terkait jam buka dan tutup usaha warnet. Sejauh ini tidak ada ketentuan jam berapa dibuka dan ditutup. Banyak dijumpai serta informasi yang diterima, kadang kalah warnet masih dibuka hingga larut malam,’’tutur Ramdani

Selanjutnya, operasi penertiban e-KTP, perizinan usaha baik panti pijat, tempat karaoke, dan hiburan sejenisnya. Semua itu harus ada rekomendasi dari lembaga adat setempat dan pemerintah. Karena tidak menutup kemungkinan masih banyak tempat usaha tidak mengantongi izin. Bagi yang tidak memiliki izin disarankan untuk sementara usaha yang dijalankan harus dihentikan dulu sebelum perizinan diurus. Sebagai tindaklanjutnya tentu pihak Satpol PP akan menertibkan seluruh tempat usaha yang tidak memiliki izin tersebut. Maka dari itu sebelum terjadi, sedapat mungkin dilengkapi semua persyaratan yang sudah ditentukan.
Ramdani  juga menjelaskan ‘’Saya tidak tahu pasti berapa tempat usaha karaoke dan panti pijat yang tidak memiliki izin. Dari keterangan pihak Dinas PMPPTK Mukomuko khusus wilayah kota seluruh panti pijat sudah mengantongi izin. Sedangkan kecamatan lain belum dijelaskan oleh dinas terkait. Khusus masalah perizinan kami serahkan pada dinas tersebut. Sementara yang berhubungan dengan penertiban tentu kami yang akan melaksanakannya ’’.