Radio semarfm – Mukomuko ; Corporate Social Responsibilities (CSR)  atau yang kita kenal dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan sekarang menjadi bagian yang menjadi keharusan dalam perusahaan khususnya yang berbadan hukum perseroan terbatas sesuai dengan Undang Undang nomor 40 tahun 2007 dimana tanggung jawab sosial dan lingkungan bertujuan mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermamfaat bagi perseroan itu sendiri, komunitas setempat, dan masyarakat umumnya.

Munculnya Peraturan Daerah (Perda) CSR merupakan bagian dari fenomena implementasi otonomi daerah, namun yang menjadi pertanyaan adalah seberapa penting diterbitkannya Perda CSR, karena berdasarkan pemberitaan yang ada, wacana yang muncul tidak lepas dari upaya menghimpun dana CSR

Pada aspek lain, belum optimalnya perusahaan dalam menjalankan aktivitas CSR menjadi salah satu alasan pemerintah menerbitkan Perda. Terdapat beberapa indikator yang bisa dijadikan sebagai ukuran sejauhmana keseriusan perusahaan menjalankan aktivitas CSR. Diantaranya, tidak semua perusahaan memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) mengenai CSR.  Tidak semua perusahaan memiliki departemen atau divisi khusus yang menangani CSR, karena selama ini aktivitas CSR masih dirangkap oleh divisi Hubungan Masyarakat (Humas) atau Human Resources Development (HRD).  Perusahaan tidak fokus menyiapkan Sumber daya Manusia (SDM) yang memiliki kapasitas dalam mengelola CSR.

Pada Tahun 2014 Di Kabupaten Mukomuo diterbitkan Perda CSR, namun sayang sampai dengan saat ini tidak ada kejelasan berkenaan dengan pelaksanaan perda tersebut ” Perda nomor 3 tahun 2014 tentang tanggung jawab sosial lingkungan perusahaan, didalam tanggung jawab sosial tersebut pemerintah Daerah harus membuat 1 badan yaitu Badan pengelolah tanggung jawab sosial terhadap perusahaan ( BPTSP )” jelas Zlatan Asikin.S.sos ketua LSM NCW Mukomuko, lebih lanjut Asikin menyayangkan perda tersebut tidak jalan ” Padahal pada saat itu pengurus BPTSP sudah memasuki tahapan Fit and propertest di DPR dan hasilnya pun sudah diserahlam kepada pemerintah Daerah, tapi sekarang ini kejelasannya Mana ? ” tanya Asikin yang menyayangkan hal tersebut.