Radio semarfm – Mukomuko ; Ketua Komisi I DPR D Mukomuko Ali Saftaini SE meragukan keberadaan Dewan Pengupahan Kabupaten di Mukomuko ” kita masih curiga  Dewan pengupahan ini ada atau tidak ?, kalaupun ada lengkap atau tidak ? ” kata Ali Saftaini di Gedung dewan pada kamis 16/11/17.

Dewan Pengupahan ini terdiri atas perwakilan Pemerintah, perwakilan pengusaha dan perwakilan serikat pekerja. ” kita komisi I sebagai koisi yang membidangi ketenaga kerjaan sangat mensuport agar pemerintah segera bisa menentukan Upah Minimum Kabupaten tahun 2018 mengingat , jangan sampai  pada tahun 2018 yang akan para  pekerja di Kabupaten Mukomuko dirugikan dengan tidak ada nya UMK ” tegas Ali, karena kalau tidak segera ditetapkan Ali takut nantinya perusahan sudah selesai membuat estimated pengeluaran perusahan sehingga akhirnya kita hanya memakai UMP ( Upah Minimum Propinsi ), dimana UMP ini di hitung rata rata, sehingga merugikan para pekerja,  KHL ( kebuthuan Hidup Layak ) di Kabupaten Mukomuko ini cukup tinggi bahkan nomor dua setelah KHL Kota.